HETANEWS

Hukuman Idrus Diperberat Jadi 5 Tahun, KPK Apresiasi Peradilan Cepat PT DKI

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Jakarta, hetanews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memperberat hukuman terdakwa kasus suap PLTU Riau-1, Idrus Marham menjadi lima tahun penjara. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta, Idrus divonis tiga tahun penjara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya sudah menerima putusan lengkap dari PT DKI Jakarta. "Kami menghargai pengadilan yang telah menerima Banding yang diajukan KPK dan menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (18/7/2019).

KPK, menurut Febri, memuji peradilan cepat yang dilakukan PT DKI. Keputusan tersebut dinilai sangat membantu KPK dalam mengembangkan perkara tersebut.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat, substansi putusan PR DKI sesuai dengan tuntutan KPK kepada Idrus yakni lima tahun penjara.

"Secara substansi, putusan ini sesuai dengan tuntutan KPK yang menggunakan Pasal 12 a Undang-Undang Tipikor. Jadi bukan Pasal 11 sebagaimana yang dinyatakan terbukti di tingkat pertama," tutur Febri.

Hingga saat ini pihak KPK sedang mempelajari putusan itu dan segera akan menentukan sikap apakah melakukan upaya hukum lanjutan atau tidak.

Majelis hakim dalam tingkat banding ini diketuai I Nyoman Sutama, serta hakim anggota Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak. Tidak hanya itu, politikus Partai Golkar ini harus membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," tutur majelis hakim dalam putusannya.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Idrus Marham tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan. Idrus dinilai hakim telah terbukti telah menerima uang Rp2,25 miliar dari Kotjo terkait memuluskan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan proyek PLTU Riau-1.

Hakim menyatakan Idrus telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juntco Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

sumber: inews.id

Editor: sella.