HETANEWS

Wujudkan Generasi Antikorupsi, KPK dan Muhammadiyah Teken Nota Kesepahaman

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir (kanan) berjabat tangan seusai penandatanganan nota kesepahaman dua lembaga di Yogyakarta, Kamis (18/7/2019). (Foto: Istimewa)

Yogyakarta, hetanews.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman mengenai pencegahan korupsi. Hal itu bertujuan agar kedua belah pihak dapat berkoordinasi dan saling bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang strategis dalam membantu instansinya untuk mencegah korupsi dalam dunia pendidikan. “KPK menyadari bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu mitra strategis yang dapat bersinergi dengan KPK dalam pencegahan dan pendidikan antikorupsi,” kata Agus Rahardjo di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).

Dia menjelaskan, ilmu fikih diterapkan di dunia pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang antikorupsi. Melihat latar belakang Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang punya pengaruh besar, dia meyakini Muhammadiyah mampu membantu KPK dalam mendukung pendidikan antikorupsi.

“Dunia pendidikan merupakan core dalam pembentukan karakter SDM berintegritas dan antikorupsi. Fikih-fikih dalam ajaran Islam dapat diterapkan untuk mewujudkan masyarakat yang antisuap, antigratifikasi, dan antipungli (anti terhadap pungutan liar),” ungkapnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi hal yang positif bagi oranisasinya untuk melakukan kebaikan dalam pencegahan korupsi. Dia juga mengajak masyarakat untuk aktif memberantas korupsi. Muhammadiyah juga menyatakan siap mendukung KPK dalam menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk salah satunya dengan nota kesepahaman ini.

“Ini menjadi semangat mewujudkan Indonesia tanpa korupsi. Masih banyak kerawanan korupsi dari eksekutif, yudikatif, legislatif, TNI, Polri, dan itu yang menjadikan adanya resistansi terhadap KPK,” ucap Haedar.

Penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan para pimpinan Muhammadiyah, antara lain ketua majelis/lembaga PP Muhammadiyah, ketua organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah tingkat pusat, sekretaris umum dan bendahara umum PP Muhammadiyah, juga perwakilan warga Muhammadiyin dari seluruh Indonesia.

sumber: inews.id

Editor: sella.