Siantar, hetanews.com - Polda Sumut terus mendalami kasus pungutan liar (Pungli) insentif pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Siantar untuk mengungkap aktor utama dibalik kasusnya. Kepala BPKD Adiaksa Purba yang telah ditetapkan tersangka dipastikan bukan dalang atas Pungli tersebut. Sementara itu Walikota Siantar Hefriansyah Noor membantah keterlibatannya.

"Dia (Kepala BPKAD) bukan dalangnya. Kalau dia dalangnya berarti kasusnya sudah berhenti. Masih kita dalami lagi untuk mencari tersangka lain," Kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Rony Samtana seperti diwartawakan medanbisnisdaily.com, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Setelah Bendahara, Kepala BPKD Siantar Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus OTT

Pungli atau pemotongan insentif pekerja pemungut pajak sebesar 15% diungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas di Kantor BPKD Jalan Merdeka, persis bersebelahan dengan gedung Walikota pada 11 Juli 2019.

Selain Adiaksa, penyidik lebih dulu menetapkan Erni Zendrato selaku bendahara pengeluaran sebagai tersangka. Dari kasus ini polisi menyita barang bukti ratusan juta rupiah.

Rony menyampaikan penyidik sedang bekerja untuk mencari tahu siapa yang memerintahkan kedua tersangka ini. Ia pun tidak membantah ada pejabat-pejabat Pemko Siantar yang berpotensi terlibat.

"Seperti yang saya katakan tadi, kepala BPKD itu bukan dalangnya, karena kita masih kembangkan lagi ke atas. Mohon doanya saja, biar bisa kita bisa mengungkap semuanya," ujarnya.

Baca juga: Pungli di BPAKD Pemko Pematang Siantar, Polda: Bukan Adiyaksa Purba Dalang Utamanya

Sementara itu Walikota Hefriansyah disinggung mengenai pemotongan insentif  itu ada kaitannya dengan kebijakan Walikota langsung membantah. Dia menyebut dirinya punya 'mainan lain'.

"Aduh, kau kan tau mainan ku. Daki dan keringat orang gak pernah ku urus urus," kata Hefriansyah ditemui usai rapat di gedung DPRD, Jalan H Adam Malik, Senin (15/7).

Meski begitu Hefriansyah terkesan menyalahkan pegawai yang insentifnya dipotong sebesar 15 persen. Ia beralasan pemberian insentif dilakukan melalui rekening pegawai itu sendiri.

"Ke rekening. Bodoh kali lah itu mau ngasih ngasih kek gitu," katanya.

Baca juga: Dua Pejabat BPKD Ditetapkan Tersangka, Walikota: Kau kan Tau Mainan Ku

Desas-desus siapa pejabat lain yang terlibat dalam kasus ini semakin hangat di masyarakat. Apalagi menyeruaknya informasi terbaru mengenai catatan aliran dana diduga terkait Pungli kini dalam genggaman penyidik. Catatan disebut diperoleh dari tersangka Erni Zendrato.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja dikonfirmasi mengenai catatan tersebut mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman. "Masih penyelidikan itu," ujarnya kepada hetanews.

Baca juga: Disinggung Soal Catatan Aliran Dana Pasca OTT di BPKD Siantar, Kabid Humas Polda Sumut: Masih Penyelidikan

Sementara itu Sekdakot Siantar Budi Utari Siregar ditanyai wartawan seusai mengikuti rapat paripurna DPRD, Senin (15/7) juga menampik mengetahui catatan aliran dana tersebut. "Enggak tahu aku," kata Budi. Hal yang sama juga dikatakan ajudan Walikota Hefriansyah, Rilan Pohan ketika ditanyai awak media.

Baca juga: Ada Informasi Polda Temukan Catatan Aliran Dana, Sekda Dan Ajudan Walkot Kompak Jawab Engga Tau

Tonton video dibawah ini: