HETANEWS

Pungutan Insentif Pegawai BPKD, Kennedy: Siapa yang Terlibat dilaporkan Saja

Kantor BPKD Kota Pematangsiantar

Siantar, hetanews.com – Anggota Komisi II DPRD Pematangsiantar, Kennedy Parapat mengatakan bahwa pemberian insentif kepada pegawai dalam pemungutan pajak adalah hal yang wajar. Namun pemotongan terhadap pemberian insentif tersebut sangat tidak wajar.

Kasus pemotongan intensif pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pematangsiantar sebesar 15 persen dari hasil pemungutan pajak pada triwulan ke-2 tahun 2019, diketahui setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan unit subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut, Kamis (11/7/2019).

Jauh hari sebelumnya, pungutan insentif yang menetapkan Kepala dan Bendahara BKPKD sebagai tersangka ini tidak diketahui sama sekali. Apalagi diketahui selama ini urusan di BPKD  tergolong lancar.

Mengenai insentif bagi pegawai pemungut pajak tersebut, jelas Kennedy, secara resmi yang diketahui dengan sebutan upah bagi pemungut pajak (karyawan BPKD). Besaran upah pemungut pajak, kata dia, kisaran 5-10 persen saja.

”Secara resmi ada namanya upah pungut. Upah pungut itu besarannya lima sampai sepuluh persen. Tetapi sampai 15 persen aku gak tahu,” kata Kennedy ditemui di parkiran DPRD Pematangsiantar, Senin (15/7/2019).

Pasca OTT, ruangan Kepala BPKD Kota Pematangsiantar disegel dengan garis polisi, Jumat 12 Juli 2019.

Meski demikian, sambung Anggota Fraksi Nurani Keadilan ini, upah pungut yang ditetapkan tersebut terbelih dahulu diatur dan disepakati dalam sebuah aturan.

“Tapi itu diatur dalam aturan-aturan yang memuat berapa persen upah pungut tersebut,” jelasnya.

Berkaca dalam kasus ini, Kennedy berpendapat supaya Walikota Hefriansyah segera melakukan penyelidikan terhadap kasus pemotongan insentif pegawai tersebut. Kennedy juga meminta Walikota agar membuka kasus itu ke publik.

“Siapa yang terlibat, dilaporkan saja. Buka saja, jangan ditutup tutupi. Artinya kan, ada yang dijadiakan tersangka. Kita mengharapkan transparan lah, siapa saja, bagaimana, sehingga publik tidak berperasangka kemana-mana,”pungkasnya.

Informasi yang beredar, dari hasil pemeriksaan unit subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut, ditemukan sebuah catatan aliran dana yang didapat dari Bendahara BPKD. Dari petunjuk itu menjadi dasar ditetapkannya Kepala BPKD sebagai tersangka.

Baca juga: Ada Informasi Polda Temukan Catatan Aliran Dana, Sekda Dan Ajudan Walkot Kompak Jawab Engga Tau

Penulis: gee. Editor: edo.