HETANEWS

Pilkada 2020, Wali Kota Siantar Akan Diberi Kompensasi Uang Sebesar Gaji Pokok

Wali Kota Siantar, Hefriansyah saat mendampingi Gubsu, Edy Rahmayadi dalam kunjungannya ke Kota Pematangsiantar, pada Rabu, 3 Juli 2019. (foto/hza)

Siantar, hetanews.com – Wali Kota Pematangsiantar, mengaku belum terima surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penjelasan penyelenggaraan Pilkada 2020 Kota Pematangsiantar.

Surat Kemendagri tersebut, ditujukan ke Gubernur Sumut untuk diteruskan ke Pemko Pematangsiantar.

Dalam isi surat, Wali Kota dan  Wakil Walikota yang masa jabatannya tidak sampai  selama satu periode akan  diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok, dikalikan jumlah bulan yang tersisa, serta mendapatkan hak untuk pensiun satu periode.

Terkai surat Kemendagri, Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah, yang ditemui awak media usai rapat pembahasan KUA-PPS Perubahan APBD 2019, di gedung Harungguon Bolon, kompleks perkantoran DPRD Pematangsiantar, menuturkan surat tersebut belum juga diterima.

“Belum sampai sama kami,” kata Hefrianyah.

Disinggung mengenai kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2020, sesuai dengan surat Kemendagri tersebut, Hefriansyah belum dapat memberikan penjelasan.

“Suratnya belum sampai kepada kami, kek mana aku bisa menjawabnya, kau pun,” kata Wali Kota dengan nada kesal, seraya bergegas memasuki mobil dinasnya meninggalkan gedung Harungguon Bolon.

Kemendagri layangkan surat ke Gubsu, Pilkada Pematangsiantar digelar Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam surat Kemendagri No: 131.12/3448/otda yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) tertanggal 28 Juni 2019, memberikan penjelasan sekaligus mengkoreksi surat Kemendagri, tertanggal 10 April 2019 yang dilayangkan sebelumnya.

Surat Kemendagri.

Dalam surat Kemendagri No: 131.12/3448/Otda dijelaskan, bahwa setelah berkordinasi dengan para pihak dan mencermati ketentuan pasal 201 ayat (6) UU NO:10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU NO:1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU NO: 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU menyatakan bahwa: Pasal 201 ayat (1): pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama  pada bulan Desember Tahun 2015.

Pasal 201 ayat (6): pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.

Berdasarkan pasal 202 UU NO:8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No:1 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No:1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, menjadi Undang - undang, menyatakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan pasal 201,  diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak untuk pensiun satu periode.

Melalui surat ini, Kemendagri juga berharap agar Gubsu sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hal tersebut ke Wali Kota Pematangsiantar.

Penulis: gee. Editor: gun.