HETANEWS.COM

Kata Bang Jos, Tindakan OTT di Kantor BPKD Patut Diapresiasi

Sihar T Josua Simaremare SH atau akrab disapa Bang Jos. (foto/ms)

Siantar, hetanews.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pihak Polda Sumut, di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), pada Kamis (11/7/2019), lalu, menjerat Erni Zendrato, Bendahara BPKD dan Adiaksa Purba, Kepala BPKD, yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Adiaksa dikabarkan mendatangi Mapolda Sumut untuk pemeriksaan oleh penyidik Tipikor, pada Sabtu (13/7/2019) lalu.

Dan terkait OTT itu, Sihar Josua T Simaremare SH, salah satu Parktisi Hukum di Siantar, mengatakan, "Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Sumatera Utara di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar tersebut, patut diapresiasi,”ungkapnya kepada tim Hetanews.com, pada Senin (15/7/2019) siang.

Menurutnya, tindakan kepolisian (Polda Sumut) tersebut membuktikan, bahwa mereka memang serius memberantas korupsi.

Dan kita sadari, bahwa ini bukanlah kasus yang pertama kali, karena sudah sering pejabat di Indonesia, yang terjaring OTT, sambung Sihar Josua yang biasanya dipanggil Bang Jos ini.

Meski sudah berulang kali para pejabat kena OTT baik oleh pihak Kepolisian maupun KPK, namun tampaknya tidak membuat jera para pejabat lainnya, katanya.

Ada suatu istilah di dalam hukum itu “Lex legibus sine moribus” yang artinya "apalah artinya hukum tanpa moralitas". Utamanya di balik hukum adalah moralitas. Ketika terjadi degradasi moral atau penurunan nilai-nilai integritas, maka supremasi hukum tidak bisa terwujud, ucapnya lagi.

Masalah moralitas juga bisa memicu salah seorang kepala dinas maupun pegawainya untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, sehingga terjadi korupsi, tandasnya.

Sambung Bang Jos, perlu ditegaskan kembali, bahwa moralitas adalah hal penting dan utama. Hal yang perlu diperbaiki adalah moralitas. Sistem untuk menutup peluang-peluang korupsi harus dibangun, khususnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan terutama dalam hal mekanisme untuk menyelenggarakan keuangan itu harus lebih dikuatkan, ujarnya.

Walaupun kita tahu sebenarnya sudah banyak aturan, misalnya tentang penyelenggaran keuangan negara. Sistem pengawasan harus diperkuat karena terkadang faktor-faktor di luar hukum yang sering mempengaruhi, katanya.

Pengawasan harus dilakukan di segala lini. Kadang-kadang yang menjadi problem ketika melihat kabupaten atau kota karena menilai ada interprestasi, bahwa mereka punya daerah otonom ,hingga akhirnya pemerintah di atasnya tidak dipandang. Maka, kontrolnya adalah semua lini. Termasuk pengawasan dari masyarakat juga diperlukan untuk proaktif melapor, tutupnya.

Penulis: ms. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!