HETANEWS

Wali Kota Siantar Belum Lakukan Pergantian 2 Pejabat BPKD yang Ditetapkan Tersangka

Wali Kota Siantar, Hefriansyah saat berada di mobil dinasnya hendak meninggalkan halaman Gedung Harungguon Bolon DPRD Pematangsiantar, Senin (15/7/2019) siang. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT), pihak Polda Sumut tetapkan Kepala BPKD, Adiaksa Purba dan Bendahara, Erni Zendrato, sebagai tersangka. Namun sejauh ini, pihak Pemko Pematangsiantar, belum berupaya mengganti kedua pejabat tersebut.

Wali Kota yang juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), disinggung mengenai pergantian dua jabatan strategis di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pematangsiantar itu, mengaku tidak tau.

"Aku gak tau lah. Kita harus kasih semangat dulu, iya kan. Biar ada pembelaan dia dulu. Jangan kalian terus vonis. Yang mau kalian ganti terus, hancur kali awak," kata Hefriansyah, kepada wartawan, di gedung Harungguon Bolon, Senin (15/7/2019).

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Siantar, Jan Purba yang ditemui di tempat yang sama, juga mengatakan hal demikian. "Kita tunggu dulu lah, ya. Kita masih menunggu hasilnya dari Kabag Hukum," paparnya.

Di tempat yang sama,  Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Utari, mengatakan, pergantian dapat dilakukan setelah adanya petunjuk dari pimpinan (Wali Kota,red).

"Belum ada. Nanti menunggu petunjuk pimpinan," kata dia, seraya menjawab pergantian di BPKD, nanti  pihaknya akan menunggu berjalannya waktu.

Budi menambahkan, dilakukan pendampingan hukum terhadap dua pejabat BPKD yang ditetapkan tersangka kasus pemotongan insentif pegawai pemungut pajak sebesar 15 persen.

Untuk pemeriksaan internal dari Pemko dalam hal ini belum dilakukan. "Dari Pemko belum (pendampingan) dari KOPRI sudah dilakukan pendampingan hukum bagi anggota Kopri," ungkapnya.

Berita sebelumnya, Unit 4 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar, Kamis (11/7/2019) malam.

Kemudian diamankan 16 Pegawai dan uang tunai sebesar Rp. 186 Juta, serta dokumen yang dibawa dari kantor BPKD.

Dari hasil pemeriksaan, ditetapkan Bendahara BPKD, Erni Zendrato sebagai tersangka. Sementara belasan orang lainnya sudah dipulangkan.

Menyusul kemudian Kepala BPKD, Adiaksa Purba juga ditetapkan sebagai tersangka. Adiaksa dikabarkan mendatangi Mapolda Sumut, untuk pemeriksaan oleh penyidik Tipidkor, pada Sabtu (13/7/2019), lalu. Setelah diperiksa, Adiaksa ditetapkan sebagai tersangka.

OTT yang dilakukan oleh berdasarkan laporan adanya dugaan pemotongan insentif pekerja pemungutan pajak sebesar 15. Pasca OTT ruangan Pejabat BPKD tersebut juga disegel oleh Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut.

Penulis: gee. Editor: gun.