HETANEWS

Pengacara Dahyar Harahap Minta Kasus OTT di BPKD Diusut Tuntas

Dahyar Harahap SH, pengacara/advokat Siantar Simalungun. (foto/ay)

Siantar, hetanews.com - Pengacara Dahyar Harahap SH, yang juga sebagai pengamat hukum di Kota Pematangsiantar, meminta agar Diskrimsus Poldasu, mengusut tuntas  oknum-oknum yang terkait dalam operasi tangkap tangan (OTT), di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemko Siantar, pada  Kamis (11/7/2019), lalu.

Hal itu dikatakan Dahyar, saat diminta tanggapannya terkait OTT yang membuat geger warga Kota Siantar, Minggu (14/7/2019). "Diharapkan pihak Poldasu mengusut tuntas tentang aliran dana tersebut, sehingga oknum yang terlibat segera diproses hukum,"ungkapnya kepada hetanews.com.

Dengan sudah ditetapkannya 2 tersangka, oknum bendahara dan kepala dinas yang disebut-sebut menerima aliran dana pemotongan intensif pekerja pemungut pajak sebesar 15 persen, menjadikan kasus ini semakin jelas.  Juga tidak tertutup kemungkinan akan bertambah tersangka lainnya.

Baca juga: Setelah Bendahara, Kepala BPKD Siantar Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus OTT

Kasus ini diharapkan segera diberkas dengan menyerahkan berkas ke jaksa penuntut umum dan selanjutnya diadili di pengadilan. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 11 huruf E UU NO:20/2001 tentang korupsi.

Dalam OTT yang dilakukan Dirkrimsus Poldasu tersebut, sangat mengejutkan Siantar. Peristiwa ini terlihatnya menjadi "trend" hampir di seluruh Indonesia. Tampaknya para oknum pejabat semakin berani untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan berbagai cara.

Meski sudah banyak kepala daerah, pimpinan SKPD dan lainnya ditangkap dan dihukum, namun tidak menjadikan efek jera bagi pejabat lainnya, bahkan semakin banyak. Untuk itu, diharapkan kepada aparat penegak hukum, tidak hanya menangkap, tapi juga memiskinkinkan pejabat yang terbukti korupsi dengan menyita asetnya, kata Dahyar.

Penulis: ay. Editor: gun.