HETANEWS

Dua Pejabat BPKD Ditetapkan Tersangka, Walikota: Kau kan Tau Mainan Ku

Walikota Hefriansyah diwawancarai awak media usai menghadiri rapat di gedung Harunggoun Bolon, Senin (15/7/2019) (foto:ist)

Siantar, hetanews.com - Walikota Hefriansyah mengaku tidak mengetahui adanya pemotongan 15 persen pemberian insentif pemungutan pajak pegawai BPKD. Hefriansyah mengatakan itu bukan urusannya.

Hal itu disampaikan Walikota Pematangsiantar saat diwawancarai sejumlah awak media usai rapat pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD 2019 di gedung Harungguon Bolon, DPRD Pematangsiantar, Senin (15/7/2019), siang.

Kata Hefriansyah, pemotongan insentif pemungutan pajak itu disetorkan melalui rekening. Bukan pemotongan yang dilakukan secara manual.

"Ke rekening. Bodoh kali lah itu mau ngasih ngasih kek gitu," katanya. 

Disinggung mengenai pemotongan insentif  itu ada kaitannya dengan kebijakan Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah langsung membantah. Dia menyebut dirinya punya 'mainan lain'.

"Aduh, kau kan tau mainan ku. Daki dan keringat orang gak pernah ku urus urus," kata Hefriansyah seraya berjalan ke luar ruangan.

Walikota Hefriansyah saat hendak memasuki mobil dinasnya di halaman Gedung Harungguon Bolon DPRD Pematangsiantar, Senin (15/7/2019) siang.

Kembali ditanya terkait upaya Walikota untuk mengganti dua pejabat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Walikota sebagai Pejabat Pimpinan Kepegawaian (PPK) menjawab tidak tahu. 

Sebaliknya, dia menyebut akan memberikan semangat, sebelum kedua bawahannya itu mendapat status kepastian hukum.

"Kita kasih semangat dulu, iya kan. Biar ada pembelaan dia dulu. Jangan terus divonis, kalian mau main ganti terus, hancur kali awak," tukasnya, seraya mengatakan Kabag Hukum Pemko Pemko Siantar sedang melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Unit 4 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda SUMUT melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar, Kamis (11/7/2019) malam.

Kemudian diamankan 16 Pegawai dan uang tunai sebesar Rp.186 Juta serta dokumen yang dibawa dari kantor BPKD. Dari hasil pemeriksaan, ditetapkan Bendahara BPKD, Erni Zendrato sebagai tersangka. Sementara belasan orang lainnya sudah dipulangkan.

Menyusul kemudian Kepala BPKD, Adiaksa Purba ditetapkan sebagai tersangka. Adiaksa dikabarkan mendatangi Mapolda SUMUT untuk pemeriksaan oleh penyidik Tipidkor, pada Sabtu (13/7/2019). Setelah diperiksa, Adiaksa ditetapkan sebagai tersangka.

OTT yang dilakukan oleh berdasarkan laporan adanya dugaan pemotongan insentif pekerja pemungutan pajak sebesar 15 persen dari uang yang mereka terima pada triwulan ke-2 tahun 2019.

Penulis: gee. Editor: edo.