HETANEWS

Gelombang Keinginan Pilkada 2020 Semakin Deras, Ada Apa Dengan Kepemimpinan Hefriansyah?

Walikota Siantar Hefriansyah, memperlihatkan surat suara sebelum pencoblosan di TPS 12, Jalan Seram Bawah, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat.(Foto/Doc Hetanews)

Catatan Redaksi

Soal Pilkada Siantar berlangsung 2020 atau 2024 menjadi polemik, namun banyak masyarakat yang menilai bahwa Siantar melangsungkan Pilkada 2020 dengan berbagai alasan bahkan sampai menggunakan peraturan perundang-undangan menjadi alasan.

Sebenarnya cerita polemik ini bermula dari surat KPU Siantar terhadap Pemko Siantar untuk membahas anggaran Pilkada 2020, uniknya Pemko Siantar bukannya membalas surat KPU tersebut malinkan Pemko Siantar melalui surat nomor 900/1919/III/2019 pada tanggal 26 Maret 2019 meminta penjelasan kepada kemendagri.

Baca juga: Pemko Terima Surat Tembusan Pilkada Serentak Digelar Tahun 2024

Dari surat tersebut kemudian Kemendagri melalui Dirjen Otda dengan nomor 273/2176/OTDA pada tanggal 10 April 2019 menjelaskan berdasarkan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota Siantar yakni dari Tahun 2017 sampai 22 Februari Tahun 2022 dan selanjutnya akan mengikuti Pilkada serentak 2024.

Baca juga: Dianggap Tidak Ada Perkembangan Radja Ps Janter Aruan Sebut Masyarakat Menginginkan Pilkada Siantar 2020

Berdasarkan surat inipun muncul pro kontra dimasyarakat bahkan beberapa elemen masyarakat angkat bicara soal surat Kemendagri tersebut, dan bahkan DPRD Siantar langsung ambil respon dan mempertanyakan langsung ke Kemendagri terkait kapan akan dilaksanakannya Pilkada di Kota Siantar.

Baca juga: FS AKP Anggap Surat Kemendagri Soal Pengunduran Pilkada Adalah Pembangkangan Hak Demokrasi Masyarakat Kota Siantar

Disini gelombang arus yang menginginkan Pilkada 2020 di Kota Siantar semakin deras, dan menimbulkan sebuah pertanyaan ada apa dengan kepemimpinan Hefriansyah?, mengapa banyak masyarakat yang menginginkan segera dilaksanakannya Pilkada?.

Baca juga: Ridwqn Manik Jika Pilkada 2024 Melanggar Hak Konstitusi Masyarakat Siantar

Sebenarnya kami tak ingin lagi membahas kapan dilaksanakannya Pilkada di Kota Siantar, melainkan mengapa gelombang arus yang menginginkan Pilkada dilaksanakan 2020 semakin kencang, mungkin kah masyarakat sudah resah? atau masyarakat sudah jenuh?, atau malah dengan adanya Pilkada banyak hal yang bisa dijadikan penghasilan seperti Tim Sukses atau apalah.

Baca juga: Himapsi Dukung Pilkada Tahun 2020

Selagi memikirkan hal tersebut muncul surat baru dari Kemendagri yang juga berasal dari Dirjen Otda di tanggal 28 Juni 2019 yang nomor surat 131.12/3448/OTDA kepada Gubernur Sumut menjelaskan bahwa setelah mereka melakukan kordinasi dan mencermati ketentuan 201 ayat 6 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Baca juga: Tongan Saya Rasa Memang Walikota Engga Mau Pilkada 2020

Dituliskan dimana di Pasal 201 ayat 1 pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai Juni Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama di Tahun 2015.

Screen Shoot Surat dari Kemendagri melalui Dirjen Otda yang mengkoreksi surat mereka sebelumnya.

Pasal 201 ayat 6 dituliskan pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan 2015 dilaksanakan pada bulan September 2020.

Kemudian berdasarkan Pasal 202 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan bahwa Kepala daerah yang tidak sampai satu priode akibat ketentuan pasal 201 diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun satu priode.

Akhirnya berdasarkan kedua hal itu Dirjen Otda mengkoreksi surat terdahulu mereka yakni nomor surat 273/2176/OTDA terkhusus dengan waktu pelaksanaan Pilkada di Kota Siantar, Pilkada di Kota Siantar dilaksanakan pada tahun 2020.

Editor: tom.
Komentar 1
  • Edi Damanik
    Melupakan kearifan budaya lokal, tidak hadir saat ulang tahun kota siantar, menganggap ulos budaya disana mengacuhkan Hiou simalungun,