HETANEWS

Pandangan Praktisi Hukum, Terkait OTT di Kantor BPKD Siantar

Luhut Sitinjak saat diwawancarai tim Hetanews.com. (foto/ms)

Siantar, hetanews.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Unit 4 Subdit III Tipikor Ditreskrimsu Polda Sumut, di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), terkait pemotongan dana intensif pegawai Tahun Anggaran 2019, melibatkan pegawai, diantaranya 2 ASN dan 1 Tenaga Harian Lepas (THL).

Terkait kejadian itu, salah seorang praktisi hukum, Luhut Sitinjak SH mengatakan, bahwa sebagai masyarakat, kita harus menghormati tindakan Polda Sumut yang melakukan OTT tersebut, apalagi sepanjang tindakan itu mencari kebenaran hukum.

Dan negara kita adalah negara hukum, maka semua perbuatan harus dilandasi hukum. Kita harus ada anutan, bahwa kita tahu negara hukum itu berazaskan "azas praduga tak bersalah". Menjunjung tinggi azas tersebut, “ungkapnya kepada tim hetanews.com, Jumat (12/7/2019) sore.

Lanjutnya, bahwa tindakan kepolisian di kantor BPKD tersebut, tentu diatur oleh hukum, dan para pegawai BPKD juga bekerja berdasarkan hukum, sehingga harus saling menghormati dalam menjalankan tugas dan fungsi masing – masing.

Penilaian masyarakat, terkait tindakan itu, berarti sudah ada target, sudah pasti ada dijadikan tersangka. Tetapi inikan kita tidak tahu? Namun kita harus menerima keadaan itu, ya seperti itu mekanisme tindakan yang dilakukan, kita harus hargai juga, ungkap Luhut yang baru terpilih sebagai Ketua DPC Peradi Siantar – Simalungun.

Luhut juga menyampaikan, bahwa memasuki wilayah Pemerintahan harus ada aturan. Terkait dengan 2 ASN dan 1 THL ini, harus menentukan sikap. Jangan karena 1× 24 jam, ada kewenangan melakukan tindakan kepolisian kepada seseorang. Ya jangan semena - menalah, karena targetnya punya identitas yang lengkap, katanya.

Sambungnya lagi, kenapa tidak kantor Wali Kota itu saja, karena dia adalah atasan, pimpinan. Sebagai praktisi hukum, kita lihatlah dulu kepada orang-  orang yang dibawa ini, masyarakat dan keluarga masih menunggu. Karena ada kewenangan kepolisian 1× 24 jam, ya kita tunggu dan amati. Ya kita harus hargai hal itu. Begitu hal dengan orang - orang yang dibawa tersebut, yang mendapat perlindungi hukum, kita hargai jugalah. Karena masyarakat juga memiliki hak untuk membela hukumnya, ujarnya.

“Menurut amatan saya, sebagai praktisi hukum, untuk ketiga pegawai BPKD yang terjaring tersebut, bahwa kita lihat ada tindakan - tindakan disana. Sikap tindakan itu, kita tidak tahu, apakah itu tindakan lanjut perbuatan? Atau yang diketahui ada perbuatan pidana? Atau tindak lanjut laporan pidana? Kita belum pasti tahu,”katanya.

Namun yang kita tahu, bahwa indentitas kantor jelas, orang - orang yang didalam jelas, dilindungi oleh undang – undang. Jadi tindakan hukum terhadap mereka juga ada aturan mainnya, ujarnya.

Harapannya kepada Pemerintah, terkait pemberitaan OTT di kantor BPKD ini secara nasional, "tidak usah lagilah memberikan anggaran daerah kepada kepala daerah, supaya jangan banyak kepala daerah ditangkap. Kalau boleh, DAU sajalah. Bentuk saja badan yang bisa mengelola anggaran tersebut, supaya demokrasi ini bagus. Supaya jangan banyak kepala daerah dan DPRD jadi target,”ungkapnya.

Penulis: ms. Editor: gun.