HETANEWS

Bupati Simalungun diminta Meninjau Kembali SK Terkait Pemberhentian 992 Guru

Bupati Simalungun, Jopinus Ramli Saragih, saat kunjungannya ke salah satu sekolah di Kabupaten Simalungun, Senin 17 Juli 2017 (foto:dok JR.Saragih)

Simalungun, hetanews.com - Surat Keputusan (SK) Bupati Simalungun tentang pemberhentian sementara  jabatan fungsional guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1) perlu ditinjau ulang. Hal itu disebabkan SK tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan tidak memuat poin-poin peringatan.

"SK Bupati ini cenderung cacat administrasi, dimana tidak adanya pemberitahuan ataupun peringatan kepada 992 Guru tersebut. Hal ini dapat dilihat dari SK yang tidak mencantumkan poin-poin peringatan," ungkap purnabakti Kabid Akspel GMKI, Hizkia Silalahi, Jumat (12/7/2019)

Menurut alumni FKIP Universitas HKBP Nomensen Pematangsiantar ini, 992 guru yang belum memiliki gelar S1 terdampak akibat dikeluarkannya SK Bupati Simalungun No: 188.45/5929/25.3/2019 tersebut. Seharusnya, kata dia, Bupati Simalungun sebagai kepala daerah punya tanggung jawab terhadap tenaga pendidik di Simalungun.

"Kiranya langkah-langkah guru untuk meraih gelar sarjana dipermudah. Bukan sebaliknya, seolah-olah menyalahkan 992 guru tersebut. Seharusnya Bupati menjadi pengayom bagi semua pihak. Apalagi guru sebagai tenaga pendidik," ucapnya

Menurut Hizkia, terbitnya SK Bupati itu tidak dengan penuh pertimbangan yang matang dan kehati-hatian. Apalagi diketahui terbitnya SK itu bersamaan dengan usulan dari Disdik Kabupaten Simalungun di tanggal yang sama, yaitu 26 Juni 2019.

"Seyogianya, JR Saragih selaku Bupati Simalungun mengeluarkan kebijakan tersebut harus melibatkan semua pihak yang terkait untuk membahas apa saja implikasi ketika diterbitkannya SK itu," kata dia, seraya berharap SK Bupati itu perlu kiranya ditanjau ulang, demi memperhatikan nasib para guru di Simalungun.

Baca juga: Bupati JR Saragih Harus Mengobati Luka Para Guru

Penulis: gee. Editor: edo.
Komentar 1