HETANEWS

Mantan Kepala BIN Hendropriyono Usulkan Masa Jabatan Presiden 8 Tahun

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono.

Jakarta, hetaews.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menilai biaya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden dan legislatif terus membesar. Sejak Pemilu 2004, negara harus mengeluarkan anggaran hingga Rp3 triliun untuk pelaksanaan pemilu.

Angka itu, kata dia naik cukup signifikan pada 2009 yang mencapai Rp8 triliun. Selanjutnya pada 2014 menjadi Rp15 triliun dan terakhir pada Pemilu Serentak 2019 menjadi Rp25 triliun lebih.

”Ini gila,” ujar Hendropriyono usai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Dia mengusulkan agar jabatan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah diperpanjang dari sebelumnya hanya lima tahun menjadi delapan tahun. Dengan masa jabatan delapan tahun, menurutnya pemerintahan akan semakin kuat, begitu pula rakyatnya.

"Tapi satu kali saja. Turun penggantinya nanti silakan berkompetisi. Tidak ada petahana,” ucapnya.

Usulan masa jabatan delapan tahun juga berlaku untuk anggota DPR dan MPR karena pemilu dilaksanakan serentak. “Karena pemilihan serentak, kita harus konsekuen. Jangan banci dan sekarang banci. Ada yang pemilihan langsung, ada yang tidak di daerahnya. Negara ini tidak bisa diurus yang amatiran seperti itu," katanya.

Menurutnya, dalam negara Pancasila tidak dikenal istilah oposisi karena yang diutamakan persatuan Indonesia. Kemudian, setelah duduk menjadi menteri atau duduk dalam pemerintahan kesetiaannya kepada partai selesai, berikutnya harus setia kepada negara

”Tidak ada oposisi. Semuanya memerintah bersama-sama. Presiden sebagai kepala pemerintah, bisa tunjuk siapa saja duduk di kabinet. Bisa saja. Tapi yang milih Presiden bukan partai.

sumber: inews.id

Editor: sella.