HETANEWS

KPU Masih Perpatokan Pada UU Pilkada Serentak, Namun Akan Berkordinasi Dengan Mendagri

Komisioner KPU Provinsi Batara Manurung yang berkordinasi dengan KPU RI.(Foto/Doc Hetanews)

Siantar, hetanews.com - KPU RI sudah mengumumkan 270 daerah yang mengikuti Pilkada 2020, dan diantar 270 daerah tersebut, Kota Siantar masuk didalamnya.

Namun di Kota Siantar sendiri opini kapan diselenggarakannya Pilkada terus berkembang, ada yang menyebutkan 2024, ada juga yang menyebutkan 2020, kapan kah Pilkada Siantar diselenggarakan?.

Berkembangnya Opini tersebut dimulai dari tindakan Pemko Siantar dalam menanggapi surat KPU Siantar untuk membahas anggaran 2020 yang mengirim surat Kemendagri melalui Dirjen Otda.

Dalam balasannya Dirjen Otda mempertegas soal akhir masa jabatan (Amj) Walikota Siantar yang sampai 2022, tak sampai disitu atas arahan atasannya KPU Siantar kembali mengirim surat kepada Pemko Siantar untuk membahas anggaran.

Namun Pemko menjawab surat KPU tersebut seperti enggan membahas anggaran Pilkada yang diajukan oleh KPU itu, akhirnya dengan balasan dari Pemko tersebut KPU Siantar berkordinasi dengan KPU Provinsi dan kemudian KPU Provinsi berkordinasi dengan KPU RI.

Salah satu komisioner KPU Provinsi yang pergi berkordinasi dengan KPU RI yakni Batara Manurung menyebutkan berkordinasinya mereka kepada KPU RI akibat kondisi yang terjadi di Kota Siantar.

"Yah kita berkordinasi karena adanya surat Pemko kepada KPU Siantar dan kondisi Siantar saat ini terkait Pilkada,"sebutnya.

Ditanya apa hasil kordinasi mereka terhadap KPU RI soal Pilkada 2020 di Kota Siantar, Batara mengatakan Jika sampai saat ini KPU RI masih berpatokan kepada UU Pilkada serentak.

"Sampai saat ini KPU RI masih berpatokan daerah yang melaksanakan Pilkada 2015 melaksanakan Pilkada 2020, dan Siantar masuk didalamnya," katanya ketika dihubungi hetanews, Rabu (10/07/2019).

Namun begitupun kata Batara, KPU RI akan tetap melakukan kordinasi dengan Kemendagri untuk membahas solusi terkait Kota Siantar.

"kita tunggulah apa hasil kordinasi Kemendagri dengan KPU RI untuk mencari solusi atas kondisi Kota Siantar,"katanya.

Masih kata Batara, jika KPU RI tetap menyarankan KPU Siantar untuk mengajukan anggaran Pilkada 2020.

"Tetapi KPU RI menyarankan agar KPU Siantar tetap mengajukan anggaran Pilkada agar ditampung di P-APBD, jadi jikapun Pilkada tetap berlangsung 2020, Siantar tidak ketinggalan,"jelasnya.

Ditanya kapan KPU RI dan Kemendagri akan melakukan pertemuan?, Batara belum mengetahui tenggat waktunya.

"Secepatnya, jadi kita tunggulah hasil kordinasi KPU RI dan Kemendagri," katanya.

Penulis: tom. Editor: tom.