HETANEWS

Ini yang Bikin Habib Rizieq Dicekal Arab Saudi, Dubes Indonesia Beri Solusi!

Jakarta, hetanews.com - Wacana rekonsiliasi kubu dua petarung dalam Pemilihan Presiden 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto kian menguat.

Kedua kubu memberi sinyal untuk mendorong pertemuan keduanya dalam waktu dekat. Namun, di tengah isu tersebut, muncul nama Rizieq Shihab, pimpinan Front Pembela Islam (FPI).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang berdiri di belakang Prabowo mengajukan syarat rekonsiliasi, yakni memulangkan Rizieq ke Tanah Air.

Pengacara Rizieq yang juga salah satu pengurus FPI, Sugito Atmo Prawiro mengatakan, pihaknya enggan mengomentari soal upaya rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi tersebut.

Menurut dia, masalah tersebut merupakan urusan politisi. “Kami dari kuasa hukum tidak mau ikut campur, tidak mau tahu masalah itu,”ujar Sugito, Rabu (10/7/2019).

Sugito mengatakan, FPI dan Rizieq enggan masuk ke ranah politik. Saat ini yang ingin diperjuangkan Rizieq adalah terbebas dari cekalan pemerintah Arab Saudi dan pulang ke Indonesia.

“Kalau masalah kepulangan, dari awal sudah mau pulang. Tapi kan kena cekal,”kata Sugito.

Sugito mengatakan, sebenarnya Rizieq sudah lama ingin kembali ke Indonesia.

Namun, pemerintah Arab Saudi mencekalnya. "Sebenarnya sudah lama pengin pulang. Banyak aktivitas yang seharusnya bisa dikerjakan," kata dia.

Dia mencontohkan disertasi Rizieq Shihab di Malaysia. Saat akan keluar Arab Saudi, ada pencekalan. Sugito menduga ada peran seseorang atau institusi tertentu yang meminta pemerintah Saudi melakukan pencekalan.

“Setahu saya dia dicekal pemerintah Saudi atas permintaan orang kuat di Indonesia. Saya tidak tahu orang kuatnya siapa,” kata Sugito.

Seperti diketahui, pada April 2017 Rizieq bertolak ke Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah umrah

Saat itu tengah muncul kasus chat (percakapan) via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga menjerat pemimpin FPI itu dengan seorang perempuan bernama Firza Husein. 

Sebagaimana dikutip dari Tribunnews, pada pertengahan 2018 lalu, Rizieq dikabarkan tak diizinkan pemerintah Arab Saudi untuk bepergian ke luar negeri.

Saat itu Rizieq hendak ke Malaysia untuk menyelesaikan disertasinya. Setahun berjalan, polisi menghentikan kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti.

Namun, hingga kini Rizieq tak kunjung pulang ke Tanah Air. Dubes Saudi beralasan, Rizieq telah dicekal karena masalah visa yang kedaluarsa.

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel membenarkan bahwa pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memiliki halangan untuk kembali ke Tanah Air.

Agus menjelaskan Rizieq diwajibkan membayar denda terkait aturan overstay atau tinggal di suatu tempat lebih lama dari masa yang diizinkan.

"Iya (ada halangan). Bayar denda overstay. Saudi menyebutnya Gharamah," ujar Agus, Rabu (10/7/2019).

Menurut Agus, Rizieq Shihab harus membayar denda overstay lebih dulu sebagai syarat agar dapat kembali ke Indonesia. Ia juga mengatakan visa yang dimiliki oleh Rizieq telah habis masa berlakunya pada pertengahan 2018.

Sementara, visa yang diajukan Rizieq berjenis multiple entry. Artinya setiap tiga bulan, Rizieq harus keluar dari Arab Saudi untuk memperbarui izin visanya. Dengan demikian, kata Agus, besaran denda yang harus dibayarkan mencapai Rp 110 juta per orang. Sedangkan, berdasarkan informasi yang diterima pihak Kedubes RI, Rizieq tinggal bersama empat orang lainnya.

Namun Agus tak dapat memastikan apakah keempat orang tersebut merupakan keluarga atau hanya pendamping. "Satu orang orang (dendanya) Rp 110 juta, kalau lima orang ya tinggal kalikan saja," kata Agus.

Kendati demikian, lanjut Agus, Rizieq belum tentu dapat langsung kembali ke Indonesia setelah membayar denda. Agus mengatakan, seorang warga negara asing tidak dapat keluar dari wilayah Arab Saudi jika masih memiliki persoalan hukum, baik pidana maupun perdata.

Namun Agus mengatakan, hingga saat ini belum ada permintaan untuk memberikan pendampingan kekonsuleran terhadap Rizieq Shihab.

"Jika ada masalah hukum meski bayar denda ya tetap saja enggak bisa keluar sebelum selesaikan masalahnya," tutur dia.

Sedangkan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie mengatakan, tidak ada larangan bagi Rizieq Shihab untuk kembali ke Tanah Air.

Ronny mengatakan, tidak ada aturan yang melarang seorang warga negara Indonesia untuk kembali ke Indonesia setelah berpergian atau bermukim di luar negeri.

"Negara tidak menghalangi dia untuk pulang, tidak ada penangkalan, menangkal warga negara sendiri untuk pulang itu tidak ada (aturannya)," kata Ronny di Bekasi, Rabu (10/7/2019).

Ronny menuturkan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebut, negara tidak boleh melarang warga negara Indonesia untuk pulang ke Indonesia.

"Sepanjang dia masih warga negara, UU kita tentang kewarganegaraan tidak membolehkan kita untuk menolak warga negara Indonesia yang mau kembali ke Indonesia," ujar Ronny.

Ronny menegaskan, pihak Imigrasi hanya berwenang mencekal WNI untuk berpergian ke luar negeri karena alasan hukum, bukan melarang WNI kembali ke Indonesia.

Ia menambahkan, pihak Imigrasi pun baru bisa memulangkan WNI apabila ada permintaan dari pihak penegakan hukum atau terjadi masalah keimigrasian seperti habisnya masa berlaku paspor.

"Enggak bisa paspor itu sudah habis masa berlakunya dipakai lagi, dia sudah ilegal, ilegal sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi dengan paspor," kata Ronny.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya mengajukan pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Tanah Air sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Muzani tak membantah saat ditanya apakah Prabowo Subianto telah mengajukan syarat tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Tak hanya pemulangan Rizieq Shihab, Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum.

"Ya keseluruhan (pemulangan Rizieq Shihab), bukan hanya itu. Tapi keseluruhan bukan hanya itu. Kemarin kan banyak ditahan ratusan orang. Lagi pada diproses-proses. Ya segala macam lah ya," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Muzani mengatakan, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi sebagai langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses islah atau perdamaian.

Proses islah, kata Muzani, tidak dapat terjadi jika masih terdapat dendam di tengah masyarakat. Pihak yang menjadi pemenang pada Pilpres 2019 pun diharapkan tidak merasa menjadi penguasa yang dapat bertindak apa saja. Selain itu Muzani juga menegaskan, jangan sampai proses rekonsiliasi hanya menjadi sekadar wacana dan dagangan politik semata.

"Islah yang sekarang harus dilakukan itu harus meniadakan dendam, harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah. Saya penguasa, kamu yang dikuasai. Saya yang benar kamu yang salah. Sehingga islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi," kata Muzani.

"Rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi. Suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan sehingga islah itu menjadi sesuatu yang kuat," ucapnya.

Muzani memastikan bahwa pertemuan antara ketua umumnya, Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo akan tetap terjadi sebagai upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Muzani mengatakan, hingga saat ini komunikasi terus dijalin dengan pihak pendukung Presiden Jokowi untuk menentukan waktu pertemuan.

"Pertemuan itu akan terjadi. Memang komunikasi antara pihak Pak prabowo dan Pak jokowi terjadi, sedang saling mencocokkan," ujar Muzani.

Muzani menuturkan, pihaknya sepakat dengan wacana rekonsiliasi yang belakangan didorong oleh berbagai kelompok masyarakat. Upaya rekonsiliasi tersebut perlu diawali dengan adanya pertemuan antara kedua tokoh yang menjadi rival di Pilpres 2019.

Menurut Muzani, ada kebutuhan untuk menyatukan masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu dan berpotensi menimbulkan konflik.

"Saya kira ide untuk mempertemukan bahkan saling menyatukan satu sama lain akibat dari pilpres sebagai sebuah ide saya kira sangat baik.

Karena bagaimanapun juga secara sadar atau tidak terjadi pembelahan di masyarakat kita akibat dari proses pemilihan umum kemarin," kata Muzani.

"Ada pendukung 01, ada pendukung 02. Sehingga keperluan untuk menyatukan itu menjadi sesuatu yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebutuhan," ucapnya.

Namun demikian, Muzani belum dapat memastikan kapan pertemuan Prabowo dan Jokowi akan terjadi.

Sebab, keduanya masih terganjal oleh kesibukan masing-masing. "Bisa lebih cepat di bulan-bulan ini, bisa agak lambat. Tapi yang pasti terus terang saya belum bisa memperkirakan karena kesibukan keduanya.sangat padat sekali," ucap Muzani.

Sebelumnya, melalui akun Twitter-nya, Dahnil menilai rekonsiliasi pasca-pilpres hendaknya dimulai dengan memulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia.

  • Istana Menolak

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko heran Prabowo Subianto mengajukan pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Tanah Air sebagai syarat rekonsiliasi pasca pilpres.

"Ya siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi-pergi sendiri, kok dipulangin, gimana sih? Emangnya kita yang ngusir, kan enggak," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019).

"Pergi-pergi sendiri kok, kita ribut mau mulangin, kan gitu," ujar Moeldoko.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019 lalu ini pun menyarankan Rizieq pulang saja ke tanah air jika memang ingin pulang.

"Ya pulang sendiri saja, enggak bisa beli tiket, baru gua beliin," kata dia.

Namun saat ditanya apakah ada jaminan dari pemerintah bahwa Rizieq tak akan diproses hukum jika kembali ke Indonesia, Moeldoko enggan memberi jaminan.

"Ya saya tidak tepat bicara itu ya, mungkin Kapolri," ujarnya.

Mantan Panglima TNI ini juga mempertanyakan apakah rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo masih penting.

Sebab, ia melihat saat ini sudah tak ada lagi perpecahan di masyarakat.

"Kan sudah saya katakan kemarin, penting gak sih rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih besar. Nanti kita tata lagi, masyarakat yang di bawah kan sudah tenang tenang saja, elitnya yang ribut sendiri," ujarnya.

Moeldoko menolak syarat rekonsiliasi yang diajukan Prabowo Subianto untuk menghentikan proses hukum yang menjerat para pendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu.

 Ia menyarankan kepada pendukung Prabowo yang terjerat masalah hukum untuk mengikuti saja proses hukum yang tengah berjalan. "Ya sudah ikuti dulu saja lah proses hukum," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (9/7/2019).

Moeldoko menegaskan bahwa kepolisian memproses hukum sejumlah pendukung Prabowo karena memang mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Ia pun meminta pendukung Prabowo membuktikan di pengadilan jika memang merasa dikriminalisasi oleh kepolisian. "Proses hukum baru berjalan kok ada tetek bengek. Ada prosesnya. Panjang," kata dia.

Ditemui terpisah di Istana Bogor, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga menolak jika pembebasan pendukung Prabowo menjadi syarat rekonsiliasi.

"Ya proses hukum tetap berjalan. Ya udah dijalanin saja sekarang memang tetap berjalan kan proses hukumnya," kata dia.

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.