HETANEWS

Gubernur Edy Sepakat dengan JR Saragih Soal Guru

JR Saragih memberikan cinderamata kepada Gubernur Edy dalam kunjungan ke Simalungun, kemarin (Foto/ist)

Simalungun, hetanews.com - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sepakat dengan kebijakan Pemkab Simalungun terkait aturan tenaga pendidik wajib menyandang gelar sarjana (S1).

Menurutnya, gelar sarjana yang harus disandang tiap guru sehingga dapat kembali mengajar mengacu ketentuan yang yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Nanti koordinasikan ya, kepada wewenang tingkat kabupaten yang pastinya undang-undang menyatakan, aturan menyatakan (guru) yang tidak S1 itu tidak bisa mengajar untuk itulah dia sertifikasi untuk mengambil S1," sebut Edy menjawab pertanyaan wartawan di sela kunjungannya di Pematang Raya, Simalungun, kemarin (4/7/2019).

Bupati Simalungun JR Saragih dalam kesempatannya itu juga menyatakan, penghentian terhadap guru-guru yang belum menyandang gelar sarjana telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Disamping itu juga menurutnya penghentian instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu saya sudah koordinasikan ke Pak Menteri. BPK mengatakan guru-guru dihentikan, yang tidak S1, tidak boleh untuk ngajar," ujar JR Saragih.

Pemkab Simalungun mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188.45/5929/25.3/2019 Tentang Pemberhentian Sementara Dalam Jabatan Fungsional Guru yang Belum Memiliki Ijazah S1.

Dalam surat itu dikatakan pemberhentian sementara 992 guru yang masih memiliki gelar DII dan SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Juga memberhentikan tunjangan jabatan fungsional dan membatalkan seluruh SK Jabatan Fungsional.

Tertera dalam surat yang ditandatangani Bupati JR tanggal 26 Juni 2019, Pemkab Simalungun memberikan batas meraih gelar November 2019. Kemudian tertera dalam surat peraturan tentang Guru, undang-undang ASN, dan berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2018.

Penulis: tim. Editor: bt.