HETANEWS

Suap Proyek Dinas PUPR, Bupati Nonaktif Pakpak Bharat Dituntut 8 Tahun Penjara

Bupati nonaktif Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu berbicara dengan kuasa hukumnya usai mendengarkan tuntutan di Pengadilan Tipikor PN Medan, Sumut, Kamis (4/7/2019). (foto/Ahmad Ridwan Nasution)

Medan, hetanews.com - Bupati nonaktif Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu dituntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp650 juta subsider enam bulan penjara. Terdakwa dinilai terbukti bersalah menerima suap senilai Rp1,6 miliar atas proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jaksa KPK Mohammad Nur Aziz dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Abdul Aziz, Kamis sore (4/7/2019), juga menuntut Remigo membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp1,24 miliar.

Seluruh harta bendanya akan disita untuk membayar kerugian negara tersebut. Jika tidak mencukupi, maka akan digantikan dengan hukuman penjara selama 2 tahun.

Jaksa KPK meyakini dari fakta-fakta persidangan, Remigo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari berbagai proyek, selama menjabat. Remigo disebut telah menerima suap sebesar Rp1,6 miliar dari pengerjaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat. Uang tersebut diperoleh sebagai imbalan dari para kontraktor yang telah dibantu terdakwa dalam memenangkan tender paket proyek pekerjaan.

“Atas perbuatannya, Remigo terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP,” kata JPU.

Selain itu, JPU menuntut agar hak politik Remigo dicabut selama empat tahun setelah menjalani seluruh hukuman pidananya. “Terdakwa selaku pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, yang seharusnya mengayomi rakyat, tidak melakukan tindakan korupsi dan nepotisme, justru dia menciderai amanat rakyat yang memilihnya secara langsung,” kata JPU.

Majelis hakim selanjutnya menyampaikan persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pleidoi. Sementara Remigo yang ditemui wartawan usai sidang, tidak bersedia mengomentari tuntutannya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Remigo di kediamannya di Kota Medan, pada bulan November 2018. Saat itu, Remigo bersama David Anderson Karosekali yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat.

sumber: inews.id

Editor: sella.