HETANEWS

Kejari: Tidak Semua Temuan BPK Menjadi Kerugian Keuangan Negara

Unjuk rasa KOMPASS di Kejari Siantar, Selasa (1/7/2019). (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Unjuk rasa damai dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Siantar Simalungun (KOMPASS), mengungkap adanya dugaan tindak korupsi, di Badan Kesbangpol Siantar Tahun 2017.

Sasaran aksi unjukrasa puluhan pemuda ini, ditujukan ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar, Senin (1/7/2019) siang. Aksi unjuk rasa ini, kemudian disambut baik oleh Kasi Intel Kajari Siantar, BAS Faomasi Jaya Laia.

Faomasi mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti laporan yang kebetulan disampaikan pada saat berlangsungnya aksi unjukrasa.

Pada kesempatan itu, Faomasi juga mengakui, jika pengembalian kerugian negara tidak dapat menghapus tindak pidana.

Namun kata BAS menambahkan, temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ini, masih dikategorikan dalam potensi kerugian keuangan negara. Bukan kerugian uang negara.

"Nanti saya akan melakukan penyelidikan, dan meminta keterangan. Pada saat pembayaran, apakah masuk dalam kualifikasi toleransi BPK atau tidak. Kalau itu masuk dalam ranah toleransi BPK, potensi kerugian negara dibayarkan, maka itu tidak kami proses," jelas Faomasi, di hadapan puluhan pengunjuk rasa.

Masih kata BAS Faomasi, semua temuan BPK  tidak langsung otomatis masuk dalam kategori kerugian keuangan negara. Namun kata dia, dikategorikan potensi kerugian keuangan negara/daerah, yang dalam waktu 60 hari batas waktu pengembaliannya.

Seperti yang diketahui, KOMPASS mengungkap dugaan penyelewengan wewenang dan jabatan dan dugaan tindak pidana korupsi dari hasil  audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut TA 2017, sepengetahuan terkait pembayaran belanja pegawai serta belanja barang dan jasa di Badan Kesbangpol, senilai Rp.413.745 366 Juta, yang tidak sesuai dengan ketentuan serta dugaan pemalsuan tanda tangan dan kegiatan fiktif.

Penulis: gee. Editor: gun.