HETANEWS

Pasar Sakti Menjadi Bom Waktu bagi Pemko Tebingtinggi

Ketua Komisi III DPRD Tebingtinggi, Pahala Sitorus (tengah), Minggu (30/6/2019). (Foto/WH)

Tebingtinggi, hetanews.com - Pasca putusan Mahkamah Agung RI nomor 3331/K-Pdt/2003 tanggal 4 Mei 2005 yang menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 78/Pdt/2003/PT-Mdn, tanggal 14 April 2003, memutuskan  tanah seluas 22.350M2 adalah milik Alm Mali dan atau ahli warisnya, Anwar B Munthe.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan sertifikat hak pakai nomor 1 tahun 1969/Bandar Sakti atas nama Eng Tjiang Seng, yang mana tanah tersebut telah diganti rugi oleh Pemko Tebingtinggi, sehingga menjadi bom waktu bagi Pemko Tebingtinggi, terang Ketua Komisi III DPRD Tebingtinggi, Pahala Sitorus.

“Saya baru tahu duduk permasalahan Pasar Sakti, setelah mendapat tembusan surat dari kuasa ahli waris Anwar B Munthe yang ditujukan kepada Ketua DPRD, perihal status hukum tanah Pasar Sakti tanggal 10 Juni 2019. Dan setelah saya pelajari, tanah Pasar Sakti akan menjadi bom waktu bagi Pemko Tebingtinggi, “tegas Pahala kepada Hetanews.com, Minggu(30/6/2019), ketika diminta tanggapannya.

Baca juga: Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 Tahun 2003/Bandar Sakti Batal Demi Hukum

Pahala menjelaskan, sesuai surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi, pada tanggal 21 Januari 2002 dari Masri Budiman dan Sastra Wijaya, ahli waris Eng Tjiang Seng kepada M Fauzi Lubis, pimpro ganti rugi Pasar Sakti bertindak atas nama Pemko Tebingtinggi telah memberikan ganti rugi tanah seluas 17.435M2 sebesar Rp.3.766.824.000.- yang mana dalam surat tersebut ahli waris Eng Tjiang Seng menyatakan akan mengembalikan semua pembayaran ganti rugi tanah Pasar Sakti kepada Pemko, apabila ada pihak lain dapat membuktikan, bahwa tanah Pasar Sakti adalah miliknya.

Seharusnya dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, perihal pemilik yang sah atas tanah Pasar Sakti, Wali Kota Tebingtinggi, pada masa itu, Hafiz Hasibuan, langsung meminta pengembalian biaya ganti rugi yang diterima ahli waris Eng Tjiang Seng, sebagaimana isi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi, sehingga tidak menjadi bom waktu kalau tidak segera diselesaikan,”tutup Pahala.

Penulis: wh. Editor: gun.