Siantar, hetanews.com - Institute Law And Justice (ILAJ) memberikan penilaian atas kinerja Budi Utari, selaku  Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar.

Penilaian terhadap Budi Utari ini dilakukan mengingat jabatan yang diembannya, sebagai Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar cukup lama. Yakni satu tahun lebih dari beberapa bulan.

Budi Utari, dilantik sebagai Sekda, pada tanggal 28 Maret 2018, yang dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

Namun dalam proses tahapan seleksi tersebut, kata Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite, sempat terkuak informasi, bahwa Budi Utari, bukan peserta yang mendapatkan ranking tertinggi dari penilaian yang dilakukan.

Budi Utari, kata dia, juga pernah mengemban jabatan di Pemko Pematangsiantar, seperti Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Horas Jaya (PDPHJ) dan Pembangunan Aneka Usaha (PDPAUS).

Baca juga: AMSI Desak Wali Kota Siantar Pulangkan Budi Utari, Berikut Alasannya

Baca juga: IKA USI Bawa Poster Minta Copot Sekda Siantar

"Berjalannya waktu dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai sekretaris daerah, beliau juga kerap dikritik. Mungkin karena dianggap terlampau mendominasi dan terkesan tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya," kata Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite, Jumat (28/6/2019).

Sambung Fawer, dalam proses penataan sumber daya ASN, di lingkungan Pemko Siantar, sering memunculkan pertanyaan.

Kata dia, beberapa bulan lalu, ada pemindahan pegawai yang ada di Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang jelas menyalahi aturan Direktur Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 821/2044/DUKCAPIL dan UU No. 24 Tahun 2013.

"Hal itusebenarnya jelas ada unsur kesalahan dari sekretaris daerah, dikarenakan proses pemindahan tersebut idealnya seorang sekda sudah memahami regulasi yang ada, dikarenakan pemindahan di Dinas Catatan Sipil itu harus ada persetuju dari Mendagri," kata Fawer menambahkan.

Selama satu tahun masa jabatan Budi Utari, Ketua ILAJ ini juga menduga ada indikasi KKN dalam proses rotasi jabatan dan pelantikan pejabat, di lingkungan  Pemko Pematangsiantar.

"Ini sudah menjadi rahasia umum. Namun kita masih sulit membuktikannya. Dikarenakan tidak ada foto atau video yang bisa kita jadikan alat bukti. Jadi kami nilai, kinerjanya kurang memuaskan karena belum ada prestasi yang dibuat dalam satu tahun ini,"ungkapnya.