HETANEWS.COM

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Medan Melonjak, BPPRD Sebut Menyesuaikan NJOP 

Kepala Bidang PBB dan BPHTB BPPRD Kota Medan, Zakaria. (foto/Alijia Magribi)

Medan, hetanews.com - Dinas Pendapatan Daerah Medan atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan melalui Kepala Bidang PBB dan BPHTB Zakaria membenarkan adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Namun, ia menjelaskan hal tersebut menyesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Kenaikan NJOP PBB diatur dalam Peraturan Perundangan Undang-Undang 28 Tahun 2009. Satu di antara pasalnya berbunyi "Kenaikan NJOP bisa dilakukan per 2 tahun atau menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setempat".

Peraturan tersebut bisa diartikan, NJOP bisa saja naik satu tahun sekali, bisa per dua tahun atau tiga tahun sekali. Sementara itu, kenaikan NJOP Kota Medan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Kota Medan 2019 yang diterbitkan melaui Perwal Kota Medan.

"Yang menjadi polemik bukan kenaikan NJOPnya. Yang harus kita kontrol adalah kenaikan harga pasaran yang ada. karena NJOP otomatis mengikuti harga pasaran di masyarakat," katanya.

Ia menerangkan, bila di satu daerah harga pasar tanahnya melonjak tinggi per meter, maka NJOP akan naik. Tetapi, tetap di bawah harga pasar.

"Misalnya di Tembung, kalau kita lihat, sulit mencari tanah di bawah Rp 1 juta per meter. Sedangkan NJOPnya masih Rp 500 ribu. Makanya, dilakukan penyesuaian tentunya dengan mengacu pada nilai keadilan pada masyarakat," lanjutnya.

Prinsip kedilan masyarakat yang dimaksudkan adalah NJOP tidak dinaikkan serta merta sama dengan harga pasar. Kenaikan dilakukan dalam tahapan. Misalnya dalam kurun waktu 3 atau 4 tahun naik 70 persen mendekati harga pasar.

"Satu sisi, kenaikan menguntungkan bagi masyarakat karena nilai jual tanah menjadi naik. Bagaimana kalau masyarakat kemampuan bayarnya tidak mampu, ada mekanisme untuk usulan pengurangan," terangnya.

Zakaria menjelaskan, peraturan dibuat bedasarkan kebijakan yang sudah dipikirkan. Kebijakan yang dikeluarkan mengacu pada nilai kepentingan masyarakat.

"Kalau pada satu daerah dibangun fasilitas umum, infrastruktur, perumahan elit, nilai investasi tanahnya akan naik. Ketika naik, NJOP tidak mungkin tidak naik. Itu harus menyesuaikan. Penyesuaian ini yang harus dipahami masyarakat," katanya.

Zakaria kembali mengilustrasikan daerah Tembung, Marelan, Labuhan, Belawan, Tuntungan, Selayang, yang dahulunya wilayah pinggiran Medan. Saat ini harga tanah di wilayah tersebut tidak ada lagi di bawah Rp 1 juta. Sementara harga NJOP masih Rp 500 ribu. Hal itu, katanya, merupakan ketimpangan. Untuk itu, didongkrak sesuai dengan kepentingan masyarakat juga.

"Misalnya tahun ini disesuaikan 10 atau 20 persen. Pada saat masyarakat bertransaksi jual beli, harga nilai ekonomis tanahanya kan naik. Kalau ada keluhan dan keberatan masyarakat, selalu kita tampung dan proses," jelasnya.

Kenaikan NJOP sudah berlaku pada 2019 ini. Tetapi, tidak seluruh daerah. Kenaikan bedasarkan sektor dan zona. Wilayah yang dianggap nilai ekonomis masyarakatnya dari pembangunan infastruktur, pengembang membangun perumahan, harus disesuaikan.

"Kalau daerahnya belum tersentuh hal demikian, tidak kita naikkan. Semuanya terus berkembang. Karena prinsipnya pajak PBB adalah pengembangan dan potensi wilayah," pungkas Zakaria.


 

sumber: medan.tribunnews.com

Editor: Sella Simorangkir.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan