HETANEWS

Soal Putusan MK, Mahfud MD Bicara Azab Allah: Hakim, Penggugat dan Saksi Akan Dimintai Tanggungjawab

Mahfud MD Bongkar Alasan Pemilu Serentak Setuju Dikaji Ulang, Banyak Korban! Ini Tafsir Putusan MK

Jakarta, hetanews.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013, Prof Mohammad Mahfud MD, menanggapi reaksi sebagian masyarakat Indonesia atas putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019.

Mohammad Mahfud MD mengingatkan masyarakat untuk tidak menuding satu pihak saja dalam mempertanggungjawabkan kepada Tuhan YME.

“Kalau tak puas atas vonis pengadilan janganlah kita hanya menuding satu pihak kelak yang akan diadili oleh Allah,” kata Mahfud MD melalui akun twitternya @mohmahfudmd, Jumat (28/6/2019).

Menurut Mahfud, seluruh pihak, termasuk wartawan dan penuduh curang juga akan diadili oleh Tuhan YME. “Semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah: hakim, penggugat, tergugat, saksi, pengamat, wartawan, pencurang, penuduh curang, pembuat hoax,” ujarnya.

Mahfud MD yakin seluruh yang zalim, curang, penebar hoax, dan berbohong akan diadili oleh Tuhan. Mereka dipastikan akan mendapatkan azab (siksa) dari Allah Tuhan YME. “Yang dzalim & dusta akan diadzab,” jelasnya.

Sebelumnya Mahfud MD juga mengingatkan kepada semua pihak untuk bisa menahan diri atas vonis MK Kamis (27/6/2019) malam tadi.

“Vonis MK langsung mengikat, tak bisa dilawan. Jangan sampai timbul masalah baru dengan tindakan-tindakan yang destruktif dari pihak mana pun. Menjaga Indonesia adalah menegakkan supremasi hukum,” imbaunya.

Mahfud juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebab Indonesia merupakan negara yang majemuk, tidak terkecuali soal pandangan politik.

“Jika ada perselisihan karena perbedaan maka penyelesaiannya adalah hukum. Itulah hubungan antara demokrasi dan hukum. Itu pula perlunya supremasi hukum,” terangnya.

Pernah menjadi hakim MK, Mahfud MD maklum bahwa keputusan hakim tidak akan pernah memuaskan seluruh pihak. “Sering terjadi, yang menang memuji hakim, yang kalah mencerca hakim dengan berbagai tuduhan,” jelasnya.

Namun, kata Mahfud, ia memastikan jika hakim akan menjalankan keputusan seadil-adilnya. “Yang pasti, kalau dlm menjalankan tugasnya melakukan korupsi dan berkolusi maka hakim sekali pun bisa dipenjarakan. Banyak hakim dipenjara, kan?” ungkapnya.

Majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.  Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Putusan dibacakan Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB. "Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Anwar Usman.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan pemenang Pilpres 2019. Keputusan KPU suara sah pasangan nomor urut 01, Jokowi-Maruf Amin unggul atas pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Keputusan itu berdasarkan atas Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Secara Nasional. Dalam rapat tersebut telah selesai pada Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB.

Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987.

Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601.

Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.

Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

"Memutuskan menetapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden,"

"anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,"

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019," kata Ketua KPU Arief Budiman.

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.