HETANEWS

Proyek Revitalisasi Pasar Dwikora Hingga Kini Disoal

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tim TP4D Kota Pematangsiantar meninjau lokasi proyek revitalisasi Pasar Dwikora, Selasa 24 Juli 2018. (foto:hughes)

Siantar, hetanews.com – Dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Dwikora oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar pada Juli 2018 kembali di soal. Laporan dugaan korupsi ini sudah ditangan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

Front Justice (FJ) kembali mengungkap dugaan korupsi revitalisasi tersebut. Mereka melakukan unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar,Kamis (27/6/2019) siang, untuk mendesak kasus itu segera ditindaklanjuti.

Selain pengunjuk rasa dari FJ, Pada akhir Februari 2019,  DPP Sumatera Transparansi melalui surat pengaduan ke Kejari No: 32/LP/DPP-Sutra/I/2019 pernah melakukan aksi serupa.

DPP Sumatera Transparansi menyebut ada dugaan korupsi pada proyek renovasi Kios Pasar Dwikora. Dugaan mereka kegiatan tersebut telah merugikan keuangan negara lebih kurang Rp 2,5 M dari anggaran Rp 3,3 Milyar.

Lalu kemudian, Front Justice (FJ) kembali melakukan aksi untuk menuntuntut seluruh laporan pengaduan yang pernah masuk ke Kejaksaan terkait kasus dugaan korupsi tersebut, agar segera diproses.

Puluhan pengunjuk rasa dari Front Justice (FJ) melakukan pengunjukrasa di halaman gedung KEJARI Pematangsiantar, Kamis 27 Juli 2019. (ist)

"Kami hanya meminta segera berikan kepastian karena sudah berbulan-bulan laporan ini sudah disampaikan, namun belum ada titik terang serta kepastian," kata peserta Aksi, Cavin Tampubolon.

 Tuntutan yang sama juga disampaikan pengunjuk rasa saat berunjukrasa ke Balaikota Pematangsiantar. Dengan lantang pengunjuk rasa menyuarakan agar Walikota Pematangsiantar segera mengganti Jadimpan Pasaribu sebagai PLt Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.

" Walikota jangan tinggal diam. Copot PLt Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan. Karena diduga melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara kurang  lebih sekitar 600 juta,” kata Praja selaku Pimpinan Aksi.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan melakukan revitalisasi Pasar Dwikora II, III dan IV melalui anggaran APBD TA 2018. Revitalisasi yang  ini termasuk dalam program penataan struktur perdagangan oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan.

Foto bersama Dinas Koperasi UKM Perdagangan dengan Tim TP4D Kota Pematangsiantar di Pasar Dwikora, Selasa 24 Juli 2018. (foto:hughes). 

Proyek Revitalisasi  Dianggap Tak Membuahkan Hasil

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan menggandeng Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Siantar untuk mengawasi proyek revitalisasi tersebut, pada Selasa 24 Juli 2018.

Namun setelah berlangsungnya revitalisasi ini, muncul keluhan dari pedagang. Kepada Hetanews  salah seorang pedagang pasar dwikora mengutarakan pendapatnya atas revitalisasi pasar Dwikora II, III dan IV tersebut.

“Tidak ada kelihatan apapun hasilnya (revitalisasi). Gak tau mana-mana aja yang diperbaiki orang itu. Habis diperbaiki pun langsung rusaknya,” kata Sihombing, salah seorang pedagang kelontong, akhir November 2018.

Salah satu jalan antara kios pedagang yang direvitalisasi, Kamis 29 November 2018

Sihombing memperlihatkan beberapa foto setelah dilakukan revitalisasi Pasar Dwikora tersebut. Beberapa ruas jalan yang di cor dengan semen di lorong pasar tersebut tampak rusak. Menurut dia enyebabnya diakibatkan perbaikan jalan dilakukan saat aktivitas jual beli di pasar tradisional tersebut. 

"Menurut kami, hasil proyek revitalisasi itu tidak menyentuh kebutuhan pedagang akan tempat yang layak. Saat ini apa yang diperbaiki kemudian rusak," katanya.

Dugaan korupsi pada proyek revitalisasi ini pernah ditanggapi oleh Jadimpan Pasaribu, kepada Hetanews, Kamis (28/2/2019). Menurut Jadimpan, para pendemo menduga dirinya dengan tanpa alasan dan bukti yang jelas soal revitalisasi Kios Pasar Dwikora, di Parluasan Kecamatan Siantar Utara itu.

Jalan setapak diantara kios pedagang di Pasar Dwikora yang diperbaiki, Kamis 29 November 2018

"Kalau mereka menduga, apa dasar mereka menduga? Apakah mereka punya Tim Ahli menghitung, ada RAB-nya? Tapi kalau mereka sampaikan, ini loh RAB-nya ini gak dikerjakan? Gitu dong maunya," ucap Pasaribu.

Jadimpan menambahkan, ada Pengawas, Kontraktor dan PPK saat proyek revitalisasi tersebut. Sehingga, kata dia, pengunjuk rasa terlebih dahulu menanyakan hal itu ke pihak yang bersangkutan agar dapat bukti yang jelas.

Penulis: gee. Editor: edo.