Siantar, hetanews.com - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan Kota Pematangsiantar ikut dalam Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikan saat kunjungan Anggota DPRD Pematangsiantar ke Kemendagri yang diwakilkan oleh Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Drs. H. Budi Santosa, M.Si.

Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar, Mangatas Silalahi mengatakan, pertemuan dengan Kemendagri dilakukan untuk mengetahui kepastian jadwal penyelenggaraan Pilkada Siantar.

Hal itu dilakukan setelah adanya kemungkinan Kota Pematangsiamtar masuk Pilkada Serentak yang digelar di tahun 2020 dan tahun 2024. Dari hasil pertemuan tersebut, Kemendagri pastikan Pilkada Siantar dilaksanakan tahun 2020. 

Mangatas menjelaskan, Kota Pematangsiantar termasuk di 270 kabupaten/kota di yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020. Untuk itu pihaknya segera menyurati Walikota Siantar, Ketua DPRD Siantar, KPU Siantar untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Dalam pertemuan tersebut, kata Mangatas, pihaknya juga menyinggung surat balasan yang diterima Pemko Pematangsiantar terkait pelaksanaan Pilkada digelar Tahun 2024.

"Dalam kesempatan itu terungkap bahwa benar pada 10 April 2019, Biro Otda menyurati Gubernur Sumut yang menyatakan bahwa Siantar pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024," katanya, Kamis (27/6/2019).

Hanya saja, kata dia, 2 minggu yang lalu Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sudah kordinasi dengan KPU RI dan diputuskan dari pertemuan itu, Kota Pematangsiantar masuk dalam 270 daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2020.

" Sehingga karena Siantar masuk di Pilkada tahun 2020, dalam waktu dekat, Mendagri akan menyurati Walikota Siantar, Ketua DPRD Siantar dan KPU Siantar," terang Mangatas, yang juga Ketua DPD Golkar Siantar ini.

Terkait hal itu,  Mangatas berharap surat tersebut segera dikirim Kemendagri sebagai dasar untuk anggaran Pilkada dalam P-APBD 2019 nanti. 

Apalagi, sambungnya DPRD Pematangsiantar akan melakukan pembahasan P-APBD 2019. Dalam pembahasan itu akan ditampung anggaran pilkada, yang tahapan pelaksanaannya digelar September 2019.

Untuk anggaran Pilkada  Pematangsiantar yang disusun oleh KPU berkisar Rp. 21 Milyar. Dengan jumlah yang tidak sedikit itu, Mangatas menilai penganggarannya akan dilakukan secara bertahap. 

" Kita tampung dulu, karena proseskan September. Padahal pengetukan pembahasan P-APBD di bulan November. Setelah itu nanti pembahasan APBD 2019. Yang pasti, Pilkada Siantar dilakukan tahun 2020," ungkapnya.

Sementara untuk masa jabatan  Walikota Pematangsiantar Hefriansyah periode 2017-2022 yang masa jabatannya akan berakhir di tahun 2020, kata Mangatas, Depdagri akan mengambil kebijakan. 

"Mungkin dengan pesangon atau gimana, yang pasti dengan ketentuan yang ada oleh Kemendagri" tutupnya.