HETANEWS

Menag Akui Terima Gratifikasi 30.000 Dolar AS dari Atase Kedubes Arab Saudi

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hadir di persidangan sebagai saksi perkara dugaan suap, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/6/2019). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan).

Jakarta, hetanews.com - Fakta baru muncul di persidangan perkara dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengakui pernah menerima uang 30.000 dolar Amerika Serikat (AS). Uang ini tak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menag menyebut uang itu dari panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional pada 2018. Uang ini sebelumnya ditemukan petugas KPK tersimpan dalam bungkusan plastik bening yang ditumpuk bersama dengan map coklat berisikan nama-nama calon rektor Institut Akademi Islam Negeri (IAIN).

"Dari pemberian, dari seseorang panitia terkait dengan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran internasional. Jadi, melalui atase agama sumber uang itu adalah dari keluarga Amirul Sulton Saudi Arabia (Sultan Arab Saudi)," kata Lukman di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Lukman hadir di persidangan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Gresik Muh Muafaq Wirahadi. Mereka didakwa menyuap anggota DPR yang juga Ketua Umum PPP nonaktif.

Jaksa KPK menunjukkan uang dalam amplop coklat kepada Menag Lukman Hakim di persidangan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Jaksa KPK lantas menanyakan detail siapa nama orang yang memberikan uang tersebut. "Panitia itu siapa namanya, Pak Menteri?," tanya Jaksa Basir.

Lukman mengatakan bahwa panitia yang memberikan uang itu merupakan Atase Agama dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Pemberian itu diberikan di kantor Menag pada pertengahan tahun lalu.

"Diberikan oleh Atase Agama Syekh Saad An Namasi di Jakarta. Sudah cukup lama. Pertengahan 2018 yang lalu,” ujarnya.

Jaksa lantas menanyakan lagi apakah uang 30.000 dolar AS tersebut keseluruhan diberikan oleh Syekh Saad. Menag menjawab tidak.

”Dari Syekh Saad dan Syekh Ibrahim," katanya. Sykeh Ibrahim yang dimaksud ini yaitu Syekh Ibrahim Sulaiman al-Nughomsy.

Menag mengaku dia sebenarnya menolak pemberian uang tersebut. Namun Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi Syekh Saad menyebut sebagai hadiah. Pemerintah Arab Saudi merasa puas dengan penyelenggaraan MTQ Internasional.

"Yang dia sampaikan ke saya, dia merasa bahwa sangat puas dengan kegiatan MTQ Internasional yang diselenggarakan Indonesia. Kemudian tradisi Arab itu kalau sudah senang dengan sesuatu itu sering memberikan hadiah macam-macam," jawab Lukman.

"Tapi Anda kan pejabat publik?" tanya jaksa.

Lukman menegaskan bahwa dirinya menyadari tidak boleh menerima hadiah semacam itu. Hal itu juga telah disampaikan kepada pemberi uang tersebut. Namun mereka tetap meminta agar dirinya menerima. Uang itu selanjutnya dia gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial.

"Karena saya tidak mungkin dan tidak boleh menerima uang itu tapi dia memaksa, ya sudah berikan saja untuk khoiriyah itu maksudnya untuk kegiatan-kegiatan kebaikan, bakti sosial, lembaga pendidikan, untuk rumah ibadah untuk aktivitas kebaikan," kata dia.

Gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 21 cahaya 2 dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 pasal 16.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa PNS atau Penyelenggara Negeri yang menerima gratifikasi wajib melaporkan penerimanya selambat-lambatnya 30 hari kerja kepada KPK terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Namun, Menag hingga saat ini belum melaporkan gratifikasi tersebut ke KPK.

sumber: iNews.id

Editor: gun.