HETANEWS

Wali Kota Diminta Evaluasi Jabatan Kasatpol PP Tebingtinggi

Presiden Direktur DPP LSM Indonesia Membangun, Nahot Prastian, M.Kom. (Foto/WH)

Tebingtinggi, hetanews.com - Dengan lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda), mengakibatkan carut marutnya penataan Kota Tebingtinggi.

Terkait hal itu, Presiden Direktur DPP LSM Indonesia Membangun, Nahot Prastian, meminta Wali Kota Tebingtinggi untuk mengevaluasi jabatan Kasatpol PP, M Guntur Harahap.

"Saya selaku putra daerah, merasa terpanggil untuk meminta Wali Kota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, supaya mengevaluasi jabatan Kasatpol PP, terkait carut marutnya penataan kota yang dominan disebabkan diabaikannya Perda dan Perkada yang mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,"kata Nahot kepada wartawan, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Hak Pejalan Kaki Diabaikan, Walikota Kumuhkan Pembangunan

Melihat kondisi carut marutnya kota Tebingtinggi, dimana trotoar dan badan jalan telah dipenuhi pedagang kaki lima, sehingga membuat masyarakat pejalan kaki resah dan beberapa ruas jalan berubah menjadi pasar yang kumuh. Hal itu menunjukkan, kalau Kasatpol PP tidak paham fungsi maupun tugasnya, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2018 tentang Satpol PP, tegas Nahot.

Kalau Wali Kota tidak tegas untuk mengevaluasi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang tidak memiliki kompetensi dan empati, serta tanggung jawab terhadap kemajuan pembangunan kota, saya khawatir kota Tebingtinggi akan tertinggal dan tidak dapat mensejahterakan rakyat, sehingga visi - misi Pemerintah Kota hanya isapan jempol, ujarnya.

Penulis: wh. Editor: gun.