HETANEWS

Kubu Prabowo: Jokowi yang Teken Aturan Anak BUMN Bagian dari BUMN

Jokowi temui pelaku UMKM di Istana

Jakarta, hetanews.com - Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan menegaskan, fakta pelanggaran oleh cawapres 01 KH Ma'ruf Amin sangat terbukti. Menurutnya, Ma'ruf tak sah maju jadi cawapres lantaran menjabat Ketua Dewan Pengawas di dua bank BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah anak usaha PT Bank Mandiri dan Bank BNI Syariah, anak usaha PT Bank BNI 46.

Iwan mengatakan, Ma'ruf melanggar Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU Pemilu No 7 Tahun 2017. Kemudian, Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN.

"Izinkan saya membacakan satu poin, bahwa Presiden Jokowi sudah pernah menerbitkan PP 72/2016 yang intinya menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN," ungkap Iwan dalam diskusi bersama media di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).

Kemudian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no 21 Tahun 2017, putusan MK no 48 tahun 2013, peraturan BUMN no 3 tahun 2013, UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara, dan UU Antikorupsi itu jika disimpulkan ialah bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN, dan pejabat di anak perusahaan BUMN adalah mewakili representasi dari BUMN dan bukan sekadar konsultan.

"Bahkan putusan MA Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017 hasil dari judicial review juga menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu disebut juga sebagai BUMN. Dalam putusan MA hal itu sudah sangat clear. Untuk lengkapnya putusan MA itu tercantum di hal 41 dari 43 halaman dari putusan Nomor 21 P/HUM/2017 itu," papar Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, bahwa pihaknya lebih mengedepankan aspek konstitusionalitas pelaksanaan pilpres ketimbang hanya sekadar pembuktian form C1 dan C1 Plano serta angka-angka dalam perolehan suara saja.

"Kita ingin keluar dari paradigma yang dua itu. Kita ingin masuk ke paradigma yang kita uji adalah aspek konstitusionalitas pelaksanaan pilpres, bahwa menurut Prof Jimly (Mantan ketua MK) yang dimaksud dengan sengketa hasil perolehan suara itu adalah yang pertama angka-angka perolehan suara dan faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya angka itu," paparnya.

Iwan memaparkan, jika mengutip pendapat Jimly Assiddiqie tersebut, maka pendekatannya sama dengan apa yang disampaikan pihaknya. Yaitu yang diuji sebenarnya bukan sekadar angka-angka. Namun, darimana angka itu muncul dan faktor apa yang mempengaruhi angka itu muncul.

"Dan itu adalah yang kita maksud dari paradigma yang diuji yaitu apakah pelaksanaan pilpres itu sudah diberlakukan sesuai prinsip luber dan jurdil sesuai pasal 22e ayat 1 Undang-undang dasar 1945," paparnya.

"Jadi yang kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat. Kalau paradigma ini yang dipakai, maka kita akan memenangkan peradilan di mahkamah konstitusi," tandas Iwan. 

sumber: merdeka.com

Editor: sella.