HETANEWS

Aroma Pungli Pelantikan Kepsek di Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

Pelantikan: Kadisdik Pematangsiantar Edy Nuah melantik 13 Kepsek di sekolah negeri di Pematangsiantar, pada HARDIKNAS 2 Mei 2019. (dok:humas pemko)

Siantar, hetanews.com – Pelantikan terhadap 13 Kepala Sekolah di sekolah negeri di Kota Pematangsiantar mengawali munculnya kecurigaan besar terhadap dugaan pungutan liar dan suap di Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar. 

Pasalnya, beberapa elemen pemuda dan masyarakat mengungkap adanya kejanggala hingga melaporkan pelantikan tersebut ke Aparat Penegak Hukum. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Edy Nuah, menanggapi hal itu dengan istilah peribahasa 'Anjing Menggonggong Khafilah Berlalu'.

Pelantikan terhadap 13 Kepala Sekolah (Kepsek) itu dilaksanakan di aula Kantor Dinas Pendidikan (Disdik), beralamat di kompleks salah satu sekolah negeri di Jalan Merpati yang bertepatan pada Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) 2 Mei 2019.

Ke-13 Kepsek dilantik oleh Walikota Pematangsiantar Hefriansyah itu diwakilkan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Drs Eddy Nuah. Dari 13 orang yang dilantik kini menduduki jabatan sebagai Kepsek di 9 Sekolah SMP Negeri dan 4 SD Negeri di Pematangsiantar.

Pelantikan: Kadisdik Pematangsiantar Edy Nuah melantik 13 Kepsek di sekolah negeri di Pematangsiantar, pada HARDIKNAS 2 Mei 2019. (dok:humas pemko)

Beberapa lama setelah pelantikan, terendus aroma pungli oleh elemen masyarakat dan pemuda, seperti Gepsi dan Kompass. Selain mereka menerima informasi adanya dugaan pungli dari 10 oknum Kepsek, mereka menganggap pelantikan tersebut mengangkangi aturan.

Yakni Permendikbud No 16 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai Kepsek, yang sesuai prosesnya ialah berurutan mulai dari pengusulan bakal calon kepala sekolah, sekeleksi administrasi, dan selesksi substansi oleh LPMP (lembaga Penjamin Mutu Pendidikan).

Kejanggalan terhadap pelantikan itu juga dinilai dari ketidakjelasan syarat mutlak pelantikan kepsek. Diantaranya setiap Kepsek harus terlebih dahulu memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STPPL). Sementara dari 13 Kepsek yang dilantik oleh Edy Nuah dicurigai ada yang tidak ikut seleksi dan tidak memilik STPPL.

Kemudian Gepsi melaporkan dugaan suap tersebut ke KAJARI dan Ombudsman, sementara Kompass melalui surat yang mereka layangkan ke Disdik meminta kejelasana atau klarifikasi.

Kadisdik Pematangsiantar, Edy Nuah

Edy Noah: Anjing Menggonggong Khafilah Berlalu

Kadisdik Pematangsiantar, Edy Nuah, ditemui diruang kerjanya mengaku jika dirinya sudah mengetahui sejumlah laporan pengaduan mengenai pelantikan tersebut.

Ia menyebut laporan pengaduan itu sangat menyakitkan. Karena itu dia anggap sebagai fitnah lalu kemudian ia menentangtang jika dugaan pungli itu benar adanya.

“Memang saya diperintahkan walikota melantik, tapi saya tidak ada melantik Plt menjadi defenitif, kalau itu dilarang. Setelah lahirnya Permendikbud 16 Tahun 2018,” katanya, Selasa (25/6/2019).

Ia menjelaskan, yang menjadi Kepsek harus memiliki sertifikat tanda lulus pendidikan dan latihan, yang disebut ‘Cakep’. Sertifikat itu dikeluarkan LPMP Kota Medan dan Solo.

“Yang saya lakukan di kota ini untuk pelantikan kepala sekolah bersama Baperjakat. Dengan berbagai pertimbangan, ini semua dirotasi, yang sudah defenitif. Ini  kepala sekolah sudah ada yang 5 tahun dan 4 tahun,”jelasnya.

Edy Nuah menyalami Kepala Sekolah usai acara pelantikan  (dok:humas pemko)

“Jadi itu saya bantah, kalau saya dibilang mengangkangi permendikbud. Jadi saya selama ini gak ada saya enggak ada mengangkat namanya Plt atau guru jadi Kepala Sekolah,”ungkapnya.

Sesuai dengan Permendikbud 16 Tahun 2018, kata dia, pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pematangsiantar mengambil inisiatif mereka melakukakan seleksi terhadap 41 orang calon kepsek. Dari hasil seleksi oleh BKD lulus sebanyak 23 orang.

Kemudian pada tahun 2018 yang lalu, sambung Edy, BKD mengalami keterbatasan anggaran untuk memberangkatkan 23 orang untuk pelatihan ke LPMP Ke Kota Medan.

Biaya yang disediakan hanya 10 juta per orang.  Sementara, kata dia, BKD hanya punya anggaran 100 Juta untuk 10 orang peserta.

“Kemudian meminta saya menentukkan 10 orang untuk pendidikan. Kita menentukan secara sosial budaya, usia, jenis kelamin, lulusan agama. itu kemudian diambil dari 23 orang tersebut,”jelasnya.

Pelantikan 13 Kepsek di sekolah negeri di Pematangsiantar, pada HARDIKNAS 2 Mei 2019. (dok:humas pemko)

“Jadi saya dituduh menerima uang dari yang sepuluh orang itu. Kan, yang memberangkatkan BKD, bukan saya. Sementara yang 13 orang lagi dibilang karena enggak ngasih uang, itu kan uda fitnah itu,” katanya.

Nuah mengatakan, siapa orang yang melaporkan dirinya atas dugaan sogok, ia terima dan mempersilahkan untuk menindaklanjutinya. Sejauh ini dirinya juga mengaku belum dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum terkait hal tersebut.

“Jadi saya mengganggap anjing menggonggong khafilaf berlalu. Silahkan aja, kan mereka sudah melayangkan surat ke polisi dan kejari, buktinya saya sendiri belum dipanggil sampai sekarang. Kalau dipanggil pun silahkan, dan ini menurut saya pekerjaan sia-sia. Kalau pun ingin berkawan dengan saya dengan cara seperti itu, saya rasa itu sudah salah besar,”ungkapnya.

Penulis: gee. Editor: edo.