HETANEWS

Mutasi, Rangkap Jabatan, Dan Plt jadi Soal yang Tak Pernah Habis di Pemko, Apakah Baperjakat Tak Berfungsi?

Balai Kota Siantar.(Foto/Net)

Catatan Redaksi

Dimasa Kepemimpinan Walikota Hefriansyah, Pemerintah Kota (Pemko) Siantar dalam menentukan jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap bermasalah, hal ini dimulai dari mutasi yang sampai 3 kali bermasalah, teranyar Mutasi yang dilakukan Pemko terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang akhir dikembalikan ke posisi sebelumnya.

Tak haya itu, banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) menjadi persoalan yang dilingkungan Pemko Siantar, bahkan ada Kadis yang mengemban Plt lebih dari 2 Tahun, yang menjadi pertanyaan dimana Badan Pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat)?.

Berdasarkan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pasal 14 dalam ayat 1 disebutkan Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.

Dalam ayat 4nya disebutkan Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

Berdasarkan peraturan tersebut dengan melihat masalah yang kerap dialami pemko dari Mutasi, Rangkap Jabatan, dan Plt Kadis menjadi pertanyaan besar apakah Baperjakat tak berfugsi?, atau Baperjakat hanya mengikuti permintaan dari PPK yakni Walikota atau dengan kata lainnya hanya Siap Bos?, atau memang Walikota tidak memfungsikan Baperjakat?.

Beberapa waktu lalu hetanews mencoba mewawancarai Ketua Baperjakat yakni Sekertaris Daerah Kota (Sekdakot) Siatar namun hetanews tidak mendapatkan jawaban dari orang nomor 3 di Kota Siantar ini, apakah hal ini sengaja dibiarkan oleh Pemko sehingga menimbulkan opini jika terjadi masalah kordinasi yang kurang baik di Pemko?.

Editor: sella.