HETANEWS

Galian C Digerebek Polisi, Boru Manullang Sebut Mau Bangun Yayasan Anugrah

Boru Manullang, istri Pardede diduga pemilik galian C, di Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Siantar, saat diwawancarai, Senin (24/6/2019). (foto/hza)

Siantar, hetanews.com - Polres Siantar dan Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/1 Pematangsiantar, menggerebek galian C diduga milik marga Pardede yang berlokasi di Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Senin (24/6/2019) sore.

Saat penggerebekan, boru Manullang yang merupakan istri diduga pemilik galian C, di Tanjung Pinggir mengatakan, akan meratakan tanah yang dahulunya perbukitan untuk dibangun Yayasan Anugrah.

"Meratakan tanah ini biar ada kolam renangnya. Dulunya saya sudah pernah ditangkap dan sudah beberapa kali. Dua kali saya ditangkap, keluar jugak. Berarti saya gak salah,"ungkapnya percaya diri.

Disinggung tengtang kepemilikan tanah, kembali dia menyampaikan, ada memiliki surat dari camat.

"Saya kelolah sudah delapan tahun dan ada surat dari camat. Tanah ada dua hektar yang saya kelolah. Pernah saya beli dari marga Pasaribu, orang Koramil, ada 16 rante dan itu ada surat-surat jual beli sama kita. Hanya surat camat dan tidak ada dari BPN," ujarnya kembali.

Baca juga: Polres Siantar dan Denpom Gerebek Galian C di Tanjung Pinggir

Kembali disinggung dengan tanah yang dikelolanya milik PTPN, boru Manullang membantahnya dan mengklaim tanah tersebut adalah miliknya.

Alat berat (eskavator) yang digunakan untuk mengeruk tanah diakuinya adalah miliknya. "Itu alat beratnya milik saya,  yang dibeli dari Medan," ungkapnya kembali.

Sementara itu, Kanit Ekonomi Polres Siantar, Ipda Malon Siagian mengatakan, tanah dikeruk untuk dijual kepada masyarakat itu tidak boleh, tanah ini stanpas tanah Pemerintah Kota Siantar dan belum ada haknya.

"Ternya ibu itu ada surat tanahnya dari camat dan ini kita proses nanti kedepanya. Sesuai keterangan ibu itu, dan akan kita teruskan kecamatnya. Dari mana camat mengeluarkan surat, sementara ini statusnya stanpas," ujarnya.

Dijelaskan Malon lagi, mereka mengambil keuntungam dari pemerintah, jelas ini tidak boleh.

"Pemakaian alat berat harus ada izin gubernur, kita amankan dahulu. Kalau tidak ada izin dari gubernur, ya kita sita," pungkasnya.

Penulis: hza. Editor: gun.