HETANEWS

Persiapkan Perda Ketenagakerjaan, DPRK dan Pemko Langsa Studi Banding ke Pemkab Asahan

Ketua DPRK Langsa, Burhansyah saat memberi plakat kepada Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Moch Faisal yang disaksikan oleh Sekretaris Disnaker Asahan, H Nurdin (kemeja putih), Jum'at (21/6/2019).

Asahan, hetanews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) dan Pemerintah Kota (Pemko) Langsa, dalam rangka studi banding terkait persiapan Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun Ketenagakerjaan, Jum'at (21/6/2019), lalu.

Sekretaris Disnaker Asahan, H Nurdin mewakili Pemkab Asahan, mengapresiasi kunjungan DPRK dan Pemkot Langsa ke Kabupaten Asahan.

Nurdin menyatakan, bahwa Pemkab Asahan siap membantu informasi yang dibutuhkan pihak Pemko dan DPRK Langsa dalam menyusun rancangan Perda Ketenagakerjaan.

"Kita mengapresiasi pihak DPRK dan Pemko Langsa atas kunjungan ini dan kita juga siap memberikan informasi terkait peraturan daerah tentang ketenagakerjaan,"ungkapnya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Moch Faisal, mengucapkan terima kasih kepada DPRK Langsa dan Pemko Langsa serta Pemkab Asahan yang telah menjamu dan membantu kunjungan yang dilakukan.

Diharapkan, nantinya implementasi Perda yang akan diterbitkan oleh DPRK Langsa berdampak positif terhadap para pekerja di Kota Langsa.

"Saat ini Perda Bupati Asahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelengaraan jaminan sosial ketenagakerjaan telah dirasakan masyarakat pekerja di Kabupaten Asahan," ungkap Faisal.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRK Langsa, Burhansyah SH mengatakan, tujuan kunjungan ke Kabupaten Asahan adalah untuk mendapatkan informasi dan masukan untuk penyelesaian rancangan Qanun Ketenagakerjaan.

Burhansyah mengungkapkan, pihaknya sudah sampai tahap pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. Setelah Qanun selesai nantinya, bersama BPJS Ketenagakerjaan Langsa akan mensosialisasikan kepada masyarakat.

"Ini menyangkut harkat dan martabat pekerja dan sejauh ini tidak ada kendala dalam meyelesaikan Qanun Ketenagakerjaan. Karena dari segi keuangan pun Pemerintah Langsa mampu membiayai iuran ketenagakerjaan," ujar Burhan.

Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis mengapresiasi langkah DPRK Langsa membuat peraturan untuk melindungi pekerja.

Lanjut Umardin, pihaknya siap membantu DPRK menyelesaikan Qanun tersebut. Misalnya dengan membantu sosialisasi kepada masyarakat kota Langsa. BPJS Ketenagakerjaan juga siap memberikan masukan lain seperti soal pembiayaan iuran yang menjadi ranah pemerintah.

"Kita sangat mengapresiasi DPRK Langsa, setelah pertemuan dengan Pemkab Asahan, mereka akan lebih menambahkan poin-poin dalam Perda agar lebih lengkap lagi. Seperti pekerja mandiri rentan resiko dan penghasilan rendah akan dibiayai oleh Pemerintah Kota Langsa," jelas Umardin.

Penulis: rendi. Editor: gun.