HETANEWS

Edy Rahmayadi: Pemprov Sumut Tidak Menghalangi Proses Pembentukan Sumatera Tenggara

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di dampingi wakilnya Musa Rajecshah saat ditemui beberapa waktu lalu

Medan, hetanews.com-Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi buka suara terkait isu pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara yang kembali dicuatkan DPRD Sumut.

"Silahkan saja. Tidak ada yang melarang, kecuali regulasi yang ada," kata Edy di sela-sela Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Kodam I Bukit Barisan di Medan, Kamis (20/6/2019).

Dia merujuk pada regulasi yang diterbitkan Pemerintah Pusat beberapa tahun lalu tentang moratorium daerah otonomi baru.

Menurut Edy, Pemprov Sumut tidak akan menghalangi upaya DPRD Sumut, termasuk kepala daerah yang ingin membentuk provinsi baru dan berpisah dari Provinsi Sumut. "Rencana ini sah-sah saja. Asalkan pemerintah dan masyarakat siap," ujarnya.

Edy menuturkan proses pembentukan provinsi baru akan berlangsung panjang.  "Ini nanti masih panjang. Pusat yang menentukan apakah dimekarkan atau tidak," jelas Edy.

Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan, dalam upaya memuluskan rencana ini, pihaknya akan mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru.

“Akhir-akhir ini kami sudah membahasnya beberapa kali, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada rekomendasi,” kata Wagirin.

Pembentukan provinsi baru ini, katanya, sangat mendesak karena mengingat kepentingan masyarakat di sana cukup besar, sementara Pemprov Sumut mengalami keterbatasan APBD, sehingga proses pembangunan kurang maksimal.

Adapun rencana pemekaran ini, akan menyatukan setidaknya lima daerah di wilayah Tapanuli sana, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Mandailing Natal. "Rencananya, ibu kota provinsi baru ini akan dipusatkan di Padangsidimpuan," tutup Wagirin. 

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.