HETANEWS

Terkait Laporan Temuan BPK, Kejari Siantar Panggil Ketua ILAJ

Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite saat bertemu Kasi Intel, BAS Faomasi Jaya Laia dan aksa Herri Santoso, di ruangan Kasi Intel, Kamis (20/6/2019).

Siantar, hetanewscom - Institute Law And Justice (Lembaga Hukum dan Keadilan) yang dikenal dengan ILAJ, tetap konsisten mengawal kebijakan publik dan pelanggaran-pelanggaran hukum di Siantar.

"Hari ini, saya sudah dipanggil Kejaksaan Negeri (KejarI) Kota Siantar, melalui Kasi Intel, BAS Faomasi Jaya Laia, pada pukul 10.00 WIB, di ruangan Kasi Intel. Dalam pertemuan tersebut, juga ikut jaksa Herri Santoso,"terang Fawer Full Fander Sihite, Ketua Institute Law And Justice, Kamis (20/6/2019) melalui keterangan tertulisnya yang diterima hetanews.com.

Dikatakannya, bahwa pemanggilan tersebut terkait laporan pengaduannya,  pada Senin (17/6/2019) lalu.

Ada delapan surat pengaduan yang telah saya sampaikan, diantarnya,  Nomor: 023/ILAJ-B/V/2019, Nomor: 024/ILAJ-B/V/2019, Nomor: 026/ILAJ-B/V/2019, Nomor: 027/ILAJ-B/V/2019, Nomor: 028/ILAJ-B/V/2019, Nomor: 029/ILAJ-B/V/2019, Nomor: 030/ILAJ-B/V/2019, Nomor: 031/ILAJ-B/V/2019, dan sudah diterima Bagian Umum Kejari Siantar, ungkapnya.

Adapun laporan pengaduan tersebut yaitu terkait,

1.Pendapatan sewa lahan RSUD dr. Djasamen Saragih belum diterima sebesar Rp. 62.700.000.

2.Realisasi belanja gaji sebesar Rp.444.138.100 serta belanja barang dan jasa sebesar Rp. 30.900.000 pada dinas pendidikan tidak sesuai ketentuan.

3.Realisasi Tamsil Guru PNSD sebesar Rp.68.595.000 tidak sesuai ketentuan.

4.Honorarium panitia pelaksana kegiatan pada BKD dan Setda sebesar Rp. 71.503.000 tidak sesuai ketentuan.

5.Realisasi belanja barang dan jasa tidak di dukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah pada sekretaris daerah dan dinas pendidikan sebesar Rp.178.292.340.

6.Belanja perjalanan dinas pada dua OPD/Satuan Kerja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 137.075.000.

7 Pemberian makan dan minum pada sekretaris DPRD sebesar Rp.171.294.000 tidak sesuai ketentuan.

8. Realisasi belanja BBM pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp.162.492.800 tidak didukung dengan bukti yang memadai.

9.Kekurangan volume pekerjaan pada empat OPD/Satuan Kerja sebesar Rp.7.250.263.861 (Dinas PUPR Kota Pematangsiantar).

10.Kontrak pekerjaan pembangunan Tugu Raja Sangnawaluh pada Dinas PUPR sebesar Rp.913.829.702,68 dihentikan.

Seluruhnya hasil temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, yang telah mengeluarkan hasil audit mereka pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Kota Sianta, tandasnya.

"Kami dari ILAJ sangat berharap penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kota Siantar untuk segera melakukan penindakan secara hukum, dikarenakan masa pengembalian kerugian sudah lewat, sekarang sudah ranahnya penegak hukum. Dikarenakan waktu masa pengembalian diberikan 60 hari lamanya," tutur mantan Ketua GMKI Siantar-Simalungun ini.

Audit BPK dikeluarkan sejak bulan Maret 2019, dan sekarang sudah bulan Juni 2019, berarti sudah 90 hari paska dikeluarkannya audit tersebut.

"Pada saat pemanggilan itu tadi, kami menilai pihak kejaksaan sudah melakukan proses terhadap pengaduan kita itu, dan kita diminta juga untuk menyampaikan bukti-bukti lanjutan terkait delapan surat pengaduan tersebut, agar Kejari dapat memanggil langsung pihak-pihak terkait,"pungkasnya.

Dan kita dari ILAJ mengucapkan terimakasi kepada pihak Kejaksaan yang sudah bergerak cepat untuk memproses laporan-laporan ILAJ. Kita juga akan segera melengkapi laporan tersebut paling lama dalam waktu satu minggu kedepan, katanya.

"ILAJ akan pantau terus perkembangan laporan pengaduan yang sudah kita masukkan ke Kejaksaan Negeri Kota Siantar," tutupnya.

Penulis: tim. Editor: gun.