HETANEWS

Ultimatum Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto pada Warga, Masalah Jalan Tol Medan-Binjai

Ultimatum Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto pada Warga, Masalah Jalan Tol Medan-Binjai

Medan, hetanews.com - Proyek pembangunan jalan Tol Medan-Binjai di Tanjung Mulia masih terkendala lantaran masih adanya penggarap.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto menyampaikan ultimatum kepada warga yang tak memiliki dokumen kepemilikan atas hak segera meninggalkan tempat tersebut.

Hal tersebut disampaikan Agus saat meninjau lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Tanjung Mulia, Rabu (19/6/2019).

Ultimatum Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto pada Warga, Ganti Rugi Jalan Tol Medan-Binjai
Ultimatum Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto pada Warga, Masalah Jalan Tol Medan-Binjai 

Dia berharap warga yang tinggal di lahan itu mementingkan proyek jalan tol yang akan dimanfaatkan masyarakat umum. "Jangan nanti kita proses lalu dianggap kriminalisasi.

Kita imbau mereka melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas agar pengerjaan proyek strategis nasional tidak terhambat," kata Agus.

Selain itu, kata dia, warga yang sudah menerima ganti untung tanah untuk segera membongkar bangunan mereka sehingga proyek ini bisa segera dituntaskan. "Situasi sudah bagus. Kita dorong agar ini segera bisa dituntaskan.

Tadi kami mendapat laporan dari Kanwil BPN, dari HK dan Jasa Marga. Insya Allah pada akhir bulan Juni kalau bisa proses pembayaran ganti untung bisa selesai," ujarnya. 

Sofyan Muis (kiri), satu dari 459 warga yang terkena dampak pembebasan lahan pembangunan seksi I Tol Medan-Binjai nekat menemui langsung Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Rabu (19/6/2019).
Sofyan Muis (kiri), satu dari 459 warga yang terkena dampak pembebasan lahan pembangunan seksi I Tol Medan-Binjai nekat menemui langsung Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Rabu (19/6/2019). 

Dalam kesempatan tersebut, dia mengimbau kepada pihak terkait segera melakukan sosialisasi jika ada perubahan regulasi soal pembayaran ganti rugi.

Hal tersebut, menurutnya, harus dilakukan karena sudah beredar di masyarakat, adanya selisih nilai hingga seratus ribuan dari pembayaran kepada warga sebelumnya.

"Iya ini juga harus disosialisasikan. Agar warga tidak menduga yang tidak-tidak," ucapnya.

Kakanwil BPN Sumut, Bambang Priono mengatakan, saat ini sudah 80 persen dari 549 kepala keluarga yang berada di lahan proyek tol menerima pembayaran ganti rugi.

Sisanya, menurut Bambang, tinggal menunggu proses birokrasi. "Yang 20 persen itu awalnya kita mau selesaikan sebelum lebaran. Tapi menunggu proses birokrasi dan administrasi. Kan masing-masing stakeholder mempunyai waktu," katanya.

Sebenarnya, lanjut Bambang, dia menginginkan agar proyek tol ini selesai pada Oktober ini.

Namun pihak HK menyatakan proyek tol ini baru kelar pada Desember 2019 nanti. "Ya, semoga pada Desember 2019 ini kita sudah bisa menikmati jalan tol Binjai-Tebing Tinggi," katanya.

Sehari sebelumnya, ketika di Polda Sumut, Bambang Priobo mengatakan,pembangunan jalan tol Medan-Binjai sudah tiga tahun terhambat karena permasalahan lahan.

Berbeda dengan jalan tol lainnya seperti tol Tebing Tinggi - Kuala Tanjung sepanjang 45 km.

Kemudian Tebing Tinggi - Danau Toba yang tahap pertamanya dari Tebing Tinggi - Pematang Siantar sejauh 45 km. "Kalau main hantam aja, mau ke mana mereka. Dampak sosialnya itu harus dipikirkan," katanya.

Karena itu, penanganan harus dilakukan dengan baik. Saat ini, sudah ada proses pembongkaran bangunan dan mulai pembangunan. "Supaya menunjukkan ke masyarakat bahwa pemerintah serius dengan ini.

Karena sudah tersendat selama tiga tahun. Harapannya tol Medan - Binjai tahun ini selesai," katanya.

Sofyan Muis, satu dari 459 warga yang terkena dampak pembebasan lahan pembangunan seksi I Tol Medan-Binjai nekat menemui langsung Kapolda SumutIrjen Pol Agus Andrianto dan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Rabu (19/6/2019).

Di atas lahan bekas perumahan warga Tanjungmulia Hilir yang kini sudah mulai rata dengan tanah, Sofyan menyampaikan permintaan dan keluhannya.

Sofyan menjelaskan pembayaran ganti-rugi belum diterima sehingga pihaknya tidak bisa pindah karena tak memiliki uang.

Ia dan keluarganya masih tinggal di lahan proyek, sehingga khawatir akan keselamatan. "Pengerjaan tol terasa bergetar sampai ke rumah. Kita kan manusia pasti takut mati," ujar Sofyan.

Mendengar keluhan masyarakat, Irjen Pol Agus Andrianto meminta agar pembayaran ganti-rugi menyadi prioritas agar warga bisa pindah dari area proyek.

"Segera prioritaskan, direaliasasikan supaya dibongkar dan pindah," ucap Kapolda. 

Ditemui setelah menyampaikan keluhannya, Sofyan menjelaskan, biaya ganti rugi yang sudah dibicarakan dengan panitia pembebasan lahan mencapai Rp 500 juta. "Semua masyarakat di sini sudah setuju dengan pembangunan proyek tol ini.

Kami belum tahu kenapa belum dipanggil," ujarnya.

Pembayaran biaya terkena dampak pembangunan tol, imbuhnya, diharapkan segera dibayarkan karena warga merasa tidak nyaman dengan getaran-getaran alat berat di sekitar rumah. "Kalau mereka bekerja kan takut juga. Kami punya keluarga.

Jadi, bukan kendalanya ada pada kami tidak mau segera pindah, tapi kami ingin segera dibayar," ujarnya.

Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono mengatakan, proses pembayaran pembebasan lahan sudah mencapai 80 persen. "Dalam pembayaran tidak ada potongan.

Kita tahu ini duit negara dan malah ganti untung. Kalau ada pemotongan pasti masyarakat akan teriak. Mari kita ciptakan nuansa positif dengan membangun negara ini, sehingga jalan tol tidak hanya ada di Jawa, tapi Sumut juga punya," tutupnyanya.

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.