HETANEWS

Setdako dan BKD Siantar Bungkam Soal 3 Jabatan Lowong yang Tak Dilelang

Sekdako Siantar, Budi Utari. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com -  Wali Kota Siantar, Hefriansyah, melalaui Panitia Seleksi (Pansel) membuka pendaftaran untuk mengisi 8 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Siantar.

Pendaftaran dibuka untuk mengisi ke-8 jabatan tersebut. Namun belakangan diketahui, ternyata ada 3 jabatan yang sisa dan masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, tidak sekaligus membuka pendaftaran untuk mengisi 3 jabatan yang lowong itu.

Akan tetapi sepertinya mengulur waktu, dan kemungkinan besar akan membuka kembali pendaftaran untuk melakukan penjaringan untuk mengisi jabatan di posisi tersebut.

Ke-3 jabatan atau dinas/badan yang tidak diikutsertakan dalam penjaringan kali ialah  Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jika pelaksanaan seleksi untuk mengisi 3 jabatan yang lowong itu kembali dibuka, tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk penyelenggaraannya.

Selain itu, pertimbangan lain ialah, salah satu pejabat yakni di Dinas PUPR sudah menjabat sebagai Plt lebih dua tahun. Meski jabatan itu lowong, namun posisi jabatan itu pun tidak dibuka.

Sejauh ini, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang dijabat Sekretaris Daerah (Setda) Kota Pematangsiantar, Budi Utari, belum memberikan penjelasan mengenai alasan ke kosongan 3 jabatan tersebut.

Budi yang dihubungi, Rabu (19/6/2019) sore, belum menjawab panggilan. Meski pesan singkat juga dilayangkan. Serupa halnya dengan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Siantar, Jan Purba, dihubungi pada jam yang berbeda untuk mengkonfrimasi hal itu tak juga memberikan jawaban.

Seperti yang diketauhui, Ketua Baperjakat di Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota para pejabat Eselon II dan Sekretaris dijabat oleh pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian.

Jumlah anggota Baperjakat untuk menjamin objektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan ditetapkan dalam jumlah ganjil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara yang salah satu tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan tugas, ada kalanya PNS mendapat reward dan ada juga mendapatkan punishment dari pimpinannya.

Reward and punishment diberikan dalam bentuk pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian.

Dengan dibentuknya Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), maka proses pengangkatan, mutasi, pemberhentian harus melalui badan tersebut.

Penulis: gee. Editor: gun.