HETANEWS

DPRD Tebingtinggi Setujui 6 Ranperda, 1 Masih Dipending

Ketua DPRD, M Yuridho Chap didampingi Wakil, H Chairul Mukmin Tambunan, menyerahkan berkas persetujuan 6 dari 7 Ranperda untuk dijadikan Perda kepada Wali Kota, H Umar Zunaidi Hasibuan dan Wakil, H Oki Doni Siregar. (foto/rps)

Tebingtinggi, hetanews.com - DPRD Kota Tebingtinggi, melalui rapat paripurna yang dipimpin ketua, M Yuridho Chap, Rabu (19/6/2019), menyetujui 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sedangkan satu Ranperda lagi masih akan dibahas lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan UU BLUD.

DPRD Tebingtinggi memahami, bahwa Ranperda (Badan Layanan Umum Daerah/BLUD) tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pembangunan Kota Tebingtinggi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan 7 Ranperda tersebut, Wali Kota Tebingtinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan, bahwa hal itu merupakan suatu bentuk kepedulian dan kerja sama legislatif dengan eksekutif.

"Eksekutif memberikan apresiasi kepada DPRD yang sudah melakukan inisiasi melahirkan tiga Ranperda meskipun salah satu Ranperdanya masih harus duduk bersama lagi untuk pembahasannya,” ujar Wali Kota.

Umar Zunaidi Hasibuan juga mengingatkan, agar memperhatikan Ranperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, dan segerakan dibuat Perwanya supaya segera disosialisasikan.

Ke 6 Ranperda yang disetujui menjadi Perda, yakni Ranperda penyelenggaraan dana bergulir Kota Tebingtinggi, Ranperda tentang penyalahgunaan narkotika, psikothropyka dan zat adiktif, yang merupakan inisiasi DPRD. Sementara yang dari eksekutif adalah, Ranperda rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Tebingtinggi, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda tentang perlindungan anak dan Ranperda tentang perubahan Perda No 5 tentang Pajak Daerah.

Sedangkan satu Ranperda tentang investasi pemerintah daerah, pada layanan BLUD UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Mikro, masih ditangguhkan guna pembahasan lebih lanjut menyesuaikan dengan Undang -Undang BLUD.

Penulis: rps. Editor: gun.