Siantar, hetanews.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Kota Pematangsiantar telah dibuka. Bagi peserta didik yang menempuh jalur dari zona ekonomi tidak mampu, harus memiliki rekomendasi dari Dinas Sosial P3A.

Pada pengurusan surat rekomendasi tersebut, salah seorang warga miskin, mengaku diminta uang senilai Rp.100 ribu. Tarif biaya pengurusan diminta oleh salah seorang Kepala Bidang di dinas tersebut.

"Diminta seratus ribu untuk surat itu. Tapi kek manalah, tetaplah dikasih orang itu (warga), walaupun kesal. Padahal, kita tau kalau orang itu, makan saja pun susah," kata salah seorang keluarga penerima bantuan sosial kepada Hetanews.com.

Ia mengatakan, warga yang dimintai uang dalam pengurusan surat rekomendasi itu terpaksa memberi uang senilai Rp.100 ribu kepada salah satu oknum kepala bidang di dinas tersebut. Lalu kemudian surat itu pun diberikan.

"Sudah. Suratnya sudah dikasih, mereka bilang gak mau diwawancarai media. Takutnya nanti jadi masalah sama mereka. Taulah kan, orang miskin ini, takutnya orang itu jadi masalah nanti. Apalagi kalau sempat ditekan-tekan, kan ga enak nanti sama mereka," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Sosial Dinas Soial P3A Pematangsiantar, Risbon Sinaga, ditemui Rabu siang (19/6/2019), membantah adanya pemberlakuan tarif dalam pengurusan surat rekomendasi tersebut. Kata dia, pihaknya bertugas untuk memberikan pelayanan prima bagi warga miskin.

"Gak benar itu. Sampai dibilangnya kek gitu. Tapi begini aja intinya,  kalau dibilang (uang) terimakasih, silahkan. Karena itu materai kita lengkapi dan segala macam. Tinggal terima supaya cepat, itu saja nya. Kalau dikasih iya kita terima," katanya ditemui di kantor Dinsos P3A.

Ia kembali mengatakan, secara administrasi pihaknya tidak menetapkan tarif untuk pengurusan surat tersebut. Pengurusan itu tidak dipungut biaya apapun. Hanya saja ada warga yang berniat memberi uang sebagai ungkapan terimakasih.

"Bahkan ada juga yang ngasih lebih, kalau dia merasa senang. Yang jelas kalau dibilang dipatok (tarif) itu gak ada lah," ungkapnya.

Dalam  pengurusan surat keterangan tidak mampu untuk masuk sekolah negeri tersebut, kata Risbon, Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Siantar mengikuti petunjuk teknis (Juknis) dari Dinas Pendidikan.

Penerima surat dari Dinsos P3A ialah warga yang tercatat sebagai penerima KIP dan PKH melalui basis data terpadu.

"Surat rekomendasi kita ini dikeluarkan untuk warga yang sebelumnya penerima KIP dan PKH," katanya.

Kepala Dinas Sosial P3A, Pariaman Silaen, yang dihubungi  mengenai adanya laporan pungutan untuk pengurusan surat rekomendasi itu mengatakan, bahwa pihaknya tidak mengenakan biaya apapun untuk pengurusan surat rekomendasi tersebut.

"Tak ada dikenakan biaya apapun untuk pengurusan itu. Siapa nama yg melakukan tolong sebutkan biar kita tindak," katanya.