HETANEWS

KPU: Tim 02 Gembar-gembor Saksinya Diintimidasi tapi Minim Pembuktian Kecurangan yang Didalilkan

Jakarta, hetanews.com - Komisi Pemilihan Umum menekankan bahwa tim hukum Prabowo-Sandiaga harus membuktikan seluruh tuduhan kecurangan yang didalilkan dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Hal itu ditegaskan KPU untuk menjawab permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga agar beban pembuktian kecurangan Pilpres juga dibebankan kepada MK.

"Dalil itu tidak berdasar karena prinsip yang bersifat universal siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan... Karena pemohon yang mendalilkan kecurangan, sudah seharusnya pemohon pula yang membuktikan," ucap kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat membacakan jawaban KPU di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

KPU merasa, tim hukum 02 telah menggembar-gemborkan adanya ancaman atau intimidasi terhadap para saksi sehingga meminta MK membuat sistem perlindungan.

Padahal, menurut KPU, kesulitan pembuktian tim Prabowo-Sandiaga bukan semata-mata karena faktor yang digembar-gemborkan tersebut.

"Akan tetapi karena ketidakjelasan dalil yang dibangun yang tidak didasari fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas," ucapnya.

Ali memberi contoh tuduhan kecurangan yang disampaikan tim 02, yakni adanya pembukaan kotak suara di parkiran Alfamart.

Padahal, kata dia, tim 02 tidak mengetahui persis di mana lokasinya. Tim 02 hanya menggunakan cuplikan video yang disebut lokasinya di parkiran Alfamart.

Masalahnya, ada belasan ribu toko Alfamart di Indonesia. Bagaimana mungkin MK memanggil saksi untuk membuktikan tuduhan tersebut?

"Dalam kasus ini sudah pasti tidak akan terungkap bagaimana kasus tersebut dengan perolehan suara pasangan calon," ujar Ali.

Dengan demikian, Ali menegaskan, memaksakan MK untuk mendapat beban pembuktian merupakan pelanggaran dari asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.

"Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan dan harus ditolak," ujar Ali.

Ali juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait perlindungan saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Menurut Ali, dalil permohonan pasangan Prabowo-Sandiaga merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan cenderung berlebihan.

"Tuntutan pemohon yang menuntut MK menciptakan sistem perlindungan saksi adalah merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan cenderung berlebihan," ujar Ali.

Ali mengatakan, tim hukum Prabowo-Sandiaga sesungguhnya sudah menyadari MK hanya memiliki kewenangan sengketa hasil pemilu, pengujian undang-undang, sengketa kewenangan antarlembaga negara dan impeachment presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, menurut KPU, MK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang MK.

Sementara, kata Ali, mekanisme perlindungan saksi merupakan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Pemohon sesungguhnya menyadari perlindungan saksi sudah ditangani oleh LPSK berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu dalil permohonan pemohon tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak," kata Ali.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menilai, materi gugatan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai kecurangan pemilu, tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif.

Salah satunya, pemohon sama sekali tidak menguraikan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. "Pemohon tidak menguraikan sama sekali adanya kerja sama termohon (KPU) dan pihak terkait dalam kecurangan pemilu," ujar Ali.

Ali menyebutkan, berdasarkan definisi, kecurangan secara masif adalah kecurangan sedemikian rupa yang dilakukan secara matang dan melibatkan pejabat dan pelanggaran pemilu secara berjenjang.

Kemudian, kecurangan terstruktur berarti kecurangan yang dilakukan aparat struktural.

Sementara, sistematis berarti kecurangan sudah direncanakan. "Pemohon seharusnya memhuktikan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu," kata Ali.

Menurut Ali, materi pemohon justru mengenai hal-hal yang di luar peran penyelenggara pemilu. Dengan demikian, tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dalam pemilu.

Ali mengatakan semua data yang dipersoalkan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sebenarnya sudah pernah diselesaikan sebelum ada gugatan di Mahkamah Konstitusi.

"Semua data yang dipermasalahkan sudah diverifikasi bersama dan dinyatakan memenuhi syarat," ujar Ali.

Menurut Ali, pernah dilakukan 7 kali koordinasi antara pihak pemohon, yakni paslon 02 dan pihak terkait, yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hasilnya, Bawaslu tidak pernah sekali pun menyatakan ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

KPU juga telah menindaklanjuti permasalahan soal data itu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KPU juga melakukan pengolahan data dengan verifikasi faktual. Tak hanya itu, KPU pernah menghadirkan ahli statistik.

KPU membantah adanya tuduhan yang menyebut bahwa KPU berpihak atau tidak berlaku adil dalam penyelenggaraan pemilu presiden 2019.

KPU mengklaim, telah berlaku setara kepada pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tidak benar jika ada tuduhan bahwa termohon telah berpihak atau tidak berlaku adil dengan merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pilpres 2019, misalnya dengan cara mengubah perolehan suara paslon hasil pilihan rakyat atau bentuk-bentuk kecurangan lainnya," kata Ali dalam sidang sengketa hasil pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2018).

Bukti bahwa KPU tak melakukan kecurangan dalam Pilpres 2019, kata Ali, bisa dilihat sejak awal tahapan Pemilu sampai dengan adanya sengketa hasil pilpres ini, tak ada satupun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyebutkan KPU berbuat curang.

DKPP sendiri merupakan satu-satunya lembaga nehara yang diberi tugas dan kewajiban berdasarkan UU Pemilu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.

"Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b UU Pemilu," ujar Ali.

sumber: tribunnews;com

Editor: sella.