HETANEWS

Terjadi Pemborosan Anggaran Atas Berhentinya Pembangunan Tugu Sang Naualuh

Aksi unjuk raja dari kelompok masyarakat yang menamakan dirinya GAMIS, di halaman Gedung DPRD Siantar, Jumat, 30 November 2019, lalu. Aksi ini menuntut supaya pembangunan Tugu Sang Naualuh di Lapangan Adam Malik dipindahkan. (foto/gee)

Siantar, hetanews. com - Ketua Institute  Law And Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite mengatakan, dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2018 tentang keuangan Pemko Siantar, dijelaskam, bahwa pembangunan Tugu Sang Naualuh, di Lapangan Adam Malik yang telah diberhentikan pembangunannya, mengakibatkan pemborosan anggaran.

"Didalam audit BPK pada tahun 2018 menyebutkan, akibat mangkraknya pembangunan Tugu Raja Sang Naualuh yang dibangun di Lapangan H. Adam Malik, terjadinya pemborosan anggaran sebesar Rp. 913.829.702,68. Itu disebut tidak memberikan manfaat kepada masyarakat," kata Fawer, Sabtu (15/6/2019).

IILAJ menduga, berhentinya pembangunan Tugu Raja Sang Nauwaluh, dikarenakan semula adanya kebijakan Wali Kota Hefriansyah memindahkan lokasi pembangunan tugu ke Lapangan Adam Malik. Padahal, kesepakatan awal, pembangunannya di Lapangan Merdeka atau dikenal Taman Bunga.

"Mangkraknya pembangunan tugu juga tidak terlepas dari tidak adanya azas kehati-hatian dari Kadis PUPR selaku dinas yang bertanggung jawab dalam menjalankan anggaran," katanya.

Masih kata dia, pihaknya menduga adanya indikasi gratifikasi dalam pembangunan tugu Sang Naualuh.

"Berlandaskan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pihak penegak hukum harus melakukan penindakan terkait khasus ini," ucapnya.

Tahapan pembangunan Tugu Sang Nauluh di Lapangan Adam Malik sebelum resmi diberhentikan, Jumat, 30 November 2017, lalu. (foto/gee)

Audit BPK Tahun 2018 mengenai keuangan Pemko Siantar, jelas Fawer, jika langkah pembangunan tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Oleh karena itu melalui surat resmi Institute Law And Justice (ILAJ) Nomor: 023/ILAJ-B/V/2019 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar, melaporkan dugaan kerugian Negera atas berhentinya pembangunan tugu Raja Sang Naualuh itu," kata mantan Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun itu.

Baca juga: Pembangunan Tugu Sang Naualuh Kembali Menjadi Wacana di HUT Kota Siantar

Baca juga: Kontraktor Pembangunan Tugu Sang Naualuh Somasi Pemko Siantar

Pada perayaan HUT Pematangsiantar ke-147 yang dipusatkan di Pamatang,  Wali Kota Hefriansyah belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan pembangunan tugu Raja Sang Nauluh Damanik, yang pembangunannya dihentikan sejak 7 Desember 2018.

Ia menjelaskan, terkait anggaran untuk pembangunan Tugu Sang Naualuh sudah dianggarkan dalam anggaran belanja kota Siantar.

"Saya berharap pembangunan tugu Raja Sang Naualuh bukan tugas pemerintah kota. Cita - cita ini adalah cita - cita bersama, cita - cita keluarga, dan cita - cita seluruh warga Siantar untuk menantikan agar tugu Sang Naualuh berdiri di kota Siantar, agar kita mengingat jasa jasanya di Kota Siantar," ucapnya, di halaman Jorat Raja Sang Nauluh Damanik, di Pamatang, Kelurahan Simalungun, Rabu (24/4/2019), lalu.

Masih kata Hefriansyah, dalam pembangunan tugu Sang Naualuh seluruh pihak terlibat memberikan sumbangsih dan pemikiran. Sebab Pemko Siantar sudah menyiapkan tenaga dan materi.

"Untuk itu, kami memohon waktu yang tepat untuk membicarakan dan mendiskusikan agar harapan pembangunan tugu Sang Naualuh yang tertunda bisa segera terealisasi. Cepat tidak ada yang kita kejar, terlambat tidak ada yang mau kita tunggu, yang pasti tugu Sang Nauluh harus berdiri di Siantar," ucapnya mengakhiri.

Penulis: gee. Editor: gun.
Komentar 1
  • Edi Damanik
    Penghinaan, nama Raja Kota tersebut saja diabaikan, maklum jika berbau Simalungun maka kota siantar no way terhadap suki simalungun