HETANEWS

Siantar Kota 'Unik', Jadi Referensi Pembahasan Penyelenggara Pemilu

Acara bincang-bincang bertajuk 'Momentum Politik Anak Muda Memimpin Kota Siantar', di Patarias Coffee Shop, Kamis (13/6/2019), lalu. (foto/hza)

Siantar, hetanews.com - Kepastian jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Siantar sampai saat ini masih dinantikan. Ada dua kemungkinan, dilaksanakan antara tahun 2020 atau tahun 2024.

Pada acara bincang-bincang bertajuk 'Momentum Politik Anak Muda Memimpin Kota Siantar', di Patarias Coffee Shop, Kamis (13/6/2019) kemarin, tampaknya beberapa anak muda mengikuti perkembangan jadwal penyelenggarakan Pilkada Serentak di Kota Siantar.

Mereka begitu antusias, terlibat dalam alur bincang - bincang itu. Salah seorang peserta, dari PMKRI Kota Siantar, Alboin Samosir, pada sesi tanya jawab diberi kesempatan untuk bertanya. Dari beberapa pertanyaan yang disampaikannya, ada satu poin pertanyaan penting yang ditujukan.

Pertanyaan itu mengenai kapan pelaksanaan Pilkada Kota Siantar. Alboin Samosir, menyampaikan pertanyaan itu langsung kepada Ketua KPU Siantar, Daniel MD Sibarani, yang hadir sebagai pembicara.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua KPU Siantar mengatakan, bahwa pihaknya konsisten sejak awal, bahwa Pilkada Kota Siantar itu berdasarkan surat KPU RI, terkait penyusunan anggaran diselenggarakan tahun 2020.

"Berdasarkan surat dari KPU nomor 406 terkait penyusunan anggaran, bahwa pilkada Siantar tahun 2020. Itu final bagi KPU," jelasnya. Jawaban itu langsung disambut tepuk tangan dari peserta yang hadir.

Dijelaskannya, meski ada surat balasan dari Mendagri atas surat dari Pemko Siantar yang kemudian mengatakan Pilkada Siantar Tahun 2024, Daniel mengatakan, surat itu tidak sampai ke pihaknya.

"Jadi detik ini kami nyatakan, dari institusi KPU bahwa Pilkada Siantar adalah tahun 2020," jelasnya, seraya mengatakan, pihaknya pada Jumat, 14 Juni 2019 akan berkordinasi dengan KPU.

Daniel mengakui, bahwa Kota Siantar dari catatan penyelenggara Pemilu nasional, menjadi salah satu kota yang unik.

Ia menjelaskan, dalam catatan sejarah penyelenggara Pilkada di Indonesia, Kota Siantar mengalami pengunduran penyelenggaraan Pilkada terpanjang. Durasi hampir satu tahun.

Pilkada Serentak yang dijadwalkan tahun 2015 ditunda  penyelenggaraanya kemudian digelar Tahun 2016. Tidak itu saja, Wali Kota pemilik suara terbanyak dalam Pilkada susulan itu meninggal dunia, kemudian wakilnya, yang menjadi Wali Kota saat ini dilantik satu tahun kemudian dengan masa jabatan 2017-2022.

"Ini menjadi catatan, pengunduran Pilkada Siantar selama satu tahun itu menjadi referensi bagi KPU untuk mendiskusikan terkait proses penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Itu menjadi refleksi. Sehingga sekarang ada pembatasan, kalau dulu boleh," jelasnya.

Selain menjadi catatan penyelenggara Pemilu, lanjut Daniel menjelaskan, Pilkada 2020 atau tahun 2024 akan menjadi perdebatan. Karena kedua-duanya mempunyai landasan hukum yang berbeda beda.

"Bagi yang mengatakan pilkada Siantar tahun 2024, dasar yang digunakan adalah akhir masa jabatan (Wali Kota Siantar). Bagi KPU yang mengatakan Pilkada  2020, yang digunakan adalah tentang tahapan-tahapan pilkada. Bahwa kita ikut Pilkada serentak 2015 gelombangnya, walau pun mengalami pengunduran di 2016 dan dilantik 2017,"jelasnya.

Disisi lain, KPU Siantar dan Pemko Siantar telah berkordinasi untuk membahas hal ini, pada Jumat (14/6/2019) kemarin. Hasilnya, keduanya akan berkordinasi dengan pemerintah atasan masing - masing untuk memperjelas jadwal penyelenggaraan Pilkada di Kota Siantar.

Penulis: gee. Editor: gun.