HETANEWS

Pengamat: Telah Terjadi 'Pemerkosaan' Hutan di Perbukitan Danau Toba Parsingguran

Tampak kulit pinus yang disadap hanya tersisa 3 cm sampai 5 cm, sehingga mengancam kelangsungan hidup pohon. (Foto/Rachmat Tinton)

Humbahas, hetanews.com  - Lagi dan lagi, aktivitas penyadapan getah pinus, di kawasan hutan lindung, di Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), disoal sejumlah pihak.

Izin atau bentuk kemitraan yang dikeluarkan oleh pihak UPT KPH Wilayah XII Doloksanggul terhadap para penyadap turut menjadi polemik. Selain itu, dampak dari aktivitas penguasaan hutan yang dilakukan oleh para penyadap, juga ikut dipermasalahkan.

Ketua DPD LSM Garuda Humbahas, Mahalel Banjarnahor mengatakan, aktivitas para oknum pengusaha dan penyadap getah pinus itu berpotensi menimbulkan kerusakan hutan yang amat tragis. Ia menilai kegiatan tersebut tidak lagi sekedar eksploitasi hutan tetapi sudah tindakan 'pemerkosaan hutan'.

Mahalel berpandangan, jika aktivitas yang terkesan bar-bar itu tak kunjung dihentikan, maka kerusakan hutan tersebut akan semakin nyata di depan mata. Sehingga ia meminta agar UPT KPH Wilayah XII Doloksanggul langsung melalukan tindakan tegas dan otentik.

"Meski saya ragu mereka (UPT KPH XIII Doloksanggul) mampu bertindak tegas, namun kita akan tetap meminta mereka melakukan fungsinya. Karena jikalau dibiarkan, hutan tersebut bakal punah dalam waktu dekat", kata Mahalel, Kamis (13/6/2019).

Dilanjutkannya, saat ini ia tak begitu yakin terhadap UPT KPH Wilayah XII Doloksanggul mampu menyelesaikan persoalan di kawasan hutan itu. Karena awal dari segala dari masalah tersebut dinilainya bermula dari mereka sendiri.

Baca juga: UPT KPH XIII Doloksanggul Diduga Minta 'Uang Stabil' dari Penyadap Pinus

UPT KPH Wilayah XII Doloksanggul, kata Mahalel, adalah aktor utama kerusakan hutan tersebut. Selain memperbolehkan dan memberikan izin secara sembarang, instansi tersebut juga dinilai telah melakukan  pembiaran terhadap beberapa oknum penyadap melakukan pengrusakan.

"Ada ribuan pohon yang ditumbang di dalam sana. Pohon pinus yang di deres (sadap) juga banyak yang tersisa hanya 3 cm. Koakan juga terlalu banyak, ada koakan hingga 8 atau lebih hanya dalam 1 pohon pinus saja. Tindakan itu benar-benar pemerkosaan,"beber Mahalel.

Untuk itu, Mahalel berharap Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) segera melakukan tindakan nyata guna menyelamatkan hutan itu. Apalagi mengingat kawasan tersebut masih berada di kawasan perbukitan Danau Toba. Jika ekosistem hutan itu rusak, ia menilai Dinas Kehutanan sudah tidak mendukung program pemerintahan Presiden  RI Joko Widodo  untuk mewujudkan otorita Danau Toba.

Penulis: rachmat. Editor: gun.