HETANEWS

Pahala Sitorus Minta Gubsu Terbitkan Pergub Tentang Pemberian Keringanan PKB dan BBN-KB

Suasana kunjungan kerja Anggota DPRD Sumut Dapil-IV, di Ruangan Rapat Kantor Wali Kota Tebingtinggi, Kamis (13/6/2019). (Foto/WH)

Tebingtinggi, hetanews.com-Menyikapi masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Ketua Komisi 3  DPRD Kota Tebingtinggi, meminta Gubernur Sumatera Utara (GUbsu) untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemberian keringanan PKB dan BBN – KB.

Permintaan itu disampaikan Pahala Sitorus, kepada Anggota DPRD Sumatera Utara, ketika kunjungan kerja, di ruang rapat kantor Wali Kota Tebingtinggi, Kamis (13/6/2019).

Pahala mengatakan, ketika terbit Pergub No 89 Tahun 2018 tentang pemberian keringanan PKB dan BBN-KB yang berlaku dari 28 Nopember sampai 28 Desember 2018 yang lalu, hasilnya belum maksimal, karena keterbatasan waktu dan menyambut natal/tahun baru, sehingga masyarakat membutuhkan biaya besar.

“Oleh karena itu, saya meminta kepada Gubernur Sumatera Utara melalui rekan-rekan Anggota DPRD Sumut untuk menyampaikan permintaan ini. Kasihan masyarakat, karena tidak cukup uang untuk membayar denda, sehingga tidak membayar pajak,"ujar Pahala.

Menurutnya, Pergub ini sangat dinantikan masyarakat, karena selain mengoptimalkan pemasukan pajak dari sektor kendaraan bermotor tentu mendongkrak PAD, memberikan rasa aman bagi pengemudi dan penumpang, karena dilindungi asuransi Jasa Raharja. Selain itu, juga sangat berguna untuk mendata objek kendaraan yang benar-benar masih beroperasi di wilayah Sumatera Utara, terang Pahala.

Kunjungan kerja DPRD Sumut Dapil-IV ini, dipimpin Wasner Sianturi dan tampak Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Haris Lubis.

Rombongan Anggota DPRD Sumut tersebut, diterima Wali Kota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, didampingi Pahala Sitorus, para Kepala OPD dan Asisten Pemerintahan.

Penulis: wh. Editor: gun.