HETANEWS

UPT KPH XIII Doloksanggul Diduga Minta 'Uang Stabil' dari Penyadap Pinus

Kantor UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul. (Foto/Rachmat Tinton)

Humbahas, hetanews.com - UPT KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah XIII Doloksanggul, dirumorkan telah melakukan pungutan liar (Pungli) atau meminta  'uang stabil' dari para masyarakat yang tengah melakukan penyadapan getah pinus, di wilayah hutan konsesi, di Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

‘Pungli’ itu, disebut-sebut sebagai salah satu persyaratan yang diberikan  pihak UPT KPH XIII Doloksanggul kepada siapa saja yang ingin menyadap getah pinus di hutan.

Hal itu diduga disampaikan oleh oknum petugas UPT KPH XIII kepada masyarakat saat sedang mengajukan permohonan. 

Nantinya, setelah ada kesepakatan untuk bersedia membayar pungli itu, barulah pemohon dibiarkan melenggang ke tengah hutan, guna mengebiri ribuan pepohonan pinus yang terdapat di sana.

"Besaran yang diminta mereka (UPT KPH XIII) kepada penyadap jika sudah panen nanti adalah Rp 3.500,- per kg", demikian diungkapkan oleh Ketua DPD LSM Garuda Humbahas, Mahalel Banjarnahor, kepada hetanews.com, Kamis (13/6/2019).

Mahalel menyebut, info adanya dugaan pungli itu, ia terima dari beberapa warga yang ikut menyadap di hutan. Sehingga dugaan itu disebutnya sangat kuat karena yang membenarkannya adalah orang yang terlibat langsung.

"Mana mungkin itu dikarang-karangnya. Orang tersebut juga mengaku siap membongkar hal tersebut jika sekiranya dia dipanggil,"katanya.

Sambung Mahalel, gara-gara dugaan adanya pungli itu,  pengrusakan hutan di Parsingguran II saat ini terlihat masif dan sudah dalam tahap yang akut. Pasalnya, UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul dinilai sangat minim dalam pengawasan.

Sehingga banyak masyarakat atau oknum pengusaha yang sedang menyadap getah pinus kerap melakukan aktivitas yang merusak fungsi hutan.

"UPT KPH Wilayah XIII terkesan tidak peduli dengan kondisi hutan untuk sekarang ini. Seharusnya mereka bisa bertindak tegas agar kerusakan tidak makin meluas,"kesal Mahalel.

Sementara itu, Kepala UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul Benhard Purba, melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sahata Purba, saat dikonfirmasi wartawan, di kantornya, membantah dengan tegas tuduhan tersebut.

Mereka berpandangan, setiap dugaan yang diarahkan kepada mereka lebih baik dibuktikan dulu.

"Lebih baik di bawa orang yang mengatakan itu ke mari. Kalau memang terbukti kami menerima uang stabil, yah mau gimana lagi, asallah ada fakta-fakta,"kata Sahata.

Penulis: rachmat. Editor: gun.