HETANEWS

Hasil Audit BPK atas Program Kerja Pemko Siantar TA 2018 Dilaporkan ke Kejari

Balaikota Siantar. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Institute Law and Justice (ILAJ), melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang program kerja Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2018.

ILAJ melaporkan temuan tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar.

"Kita sudah baca dan analisis hasil audit BPK, ada beberapa temuan dan catatan yang diberikan, sehingga kita dari ILAJ mengambil langkah untuk membuatnya menjadi sebuah laporan ke penegak hukum,"kata Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite, Rabu (12/6/2019).

Dia menerangkan, terkait hasil audit BPK itu, menyeret beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris DPRD Pematangsiantar, Direktur RSUD Djasamen Saragih, Sekretaris Daerah dan Wali Kota Pematangsiantar.

"Kita sudah sampaikan laporannya, ada Kepala OPD, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD, Sekretaris Daerah dan Wali Kota Pematangsiantar, sebagai terlapor dalam surat kita itu,"pungkas Alumni Pascasarjana Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta itu.

ILAJ, kata dia, telah menyampaikan surat secara resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pematangsiantar, pada Senin (10/6/2019), lalu.

"Ada delapan surat pengaduan yang telah kita sampaikan. Dan sudah diterima bagian umum Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar," ujarnya menambahkan.

Dijelaskannya, audit BPK tersebut dikeluarkan sejak bulan Maret 2019, lalu. Dihitung hingga hari ini, tercatatat 90 hari pasca dikeluarkannya hasil audit tersebut.

Dengan itu, pihaknya tetap memantau terus perkembangan laporan pengaduan yang sudah disampaikan ke Kejari Kota Pematangsiantar.

"Dikarenakan masa pengembalian kerugian sudah lewat, sekarang itu sudah rananya penegak hukum. Karena waktu masa pengembalian diberikan 60 hari lamanya," tutur mantan Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun itu.

Adapun laporan pengaduan tersebut keseluruhan terkait:

1. Pendapatan sewa lahan RSUD Dr Djasamen Saragih belum diterima sebesar Rp. 62.700.000.

2. Realisasi belanja gaji sebesar Rp.444.138.100 serta belanja barang dan jasa sebesar Rp. 30.900.000 pada dinas pendidikan tidak sesuai ketentuan.

3. Realisasi Tamsil Guru PNSD sebesar Rp.68.595.000 tidak sesuai ketentuan.

4. Honorarium panitia pelaksana kegiatan pada BKD dan Setda sebesar Rp. 71.503.000 tidak sesuai ketentuan.

5. Realisasi belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah pada Sekretaris Daerah dan Dinas Pendidikan sebesar Rp.178.292.340

6. Belanja perjalanan dinas pada dua OPD/Satuan Kerja Tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 137.075.000.

7. Pemberian makan dan minum pada sekretaris DPRD sebesar Rp.171.294.000 tidak sesuai ketentuan.

8.Realisasi belanja BBM pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp.162.492.800 tidak didukung dengan bukti yang memadai.

9. Kekurangan volume pekerjaan pada empat OPD/Satuan Kerja sebesar Rp.7.250.263.861 (Dinas PUPR Kota Pematangsiantar).

10.Kontrak pekerjaan pembangunan Tugu Raja Sangnawaluh pada Dinas PUPR sebesar Rp.913.829.702,68 dihentikan.

Seluruhnya merupakan hasil temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang telah mengeluarkan hasil audit Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2018.

Penulis: gee. Editor: gun.