HETANEWS

Bangun Infrastruktur, Pemerintah Dinilai Belum Fokus ke Biaya Logistik

Infrastruktur sudah dibangun pemerintah secara masif selama lima tahun ini meski biaya logistik masih terbilang tinggi.

Jakarta, hetanews.com - Infrastruktur sudah dibangun pemerintah secara masif selama lima tahun ini meski biaya logistik masih terbilang tinggi. Padahal, seharusnya ini dapat ditekan seiring meningkatnya konektivitas antardaerah.

Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung mengatakan, hal ini dikarenakan permasalahan logistik masih belum menjadi fokus pemerintah. Oleh karenanya meski konektivitas meningkat, belum tentu dapat menekan biaya logistik.

"Kayaknya di Indonesia tidak mungkin tapi sebenarnya mungkin. Konektivitas mulai dibangun tapi dibanding negara lain kita punya biaya logistik tinggi," ujarnya di Hotel Morissey, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Ketidakfokusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini terlihat saat masa mudik kemarin. Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub)lebih mengutamakan pemudik ketimbang truk logistik untuk menggunakan jalan tol.

"Kita ingat saja di musim mudik ini. Musim mudik yang pasti akan dikalahkan adalah angkutan barang atau truk, pasti tidak boleh lewat," kata dia.

Padahal angkutan logistik tersebut sangat penting untuk memasok barang selama Lebaran. Apalagi pada masa Lebaran permintaan masyarakat meningkat sehingga seharusnya angkutan logistik tidak dihentikan.

"Jangan lupa itu logistik. Justru itu malah dilarang padahal kebutuhan tinggi. Sering kita lihat logistik belum jadi primadona untuk diperhatikan sangat teliti," ucapnya.

Sebelumnya Kemenhub mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019 pada 16 Mei yang lalu. Dalam PM 37 Tahun 2019 ini sebelumnya tertulis pembatasan operasional mobil barang berlaku di beberapa ruas jalan tol dan ruas jalan nasional untuk arus balik pada tanggal 8-10 Juni.

Sama seperti yang tertuang dalam PM 37 Tahun 2019, dalam imbauan yang berlaku hingga 12 Juni mendatang ini mobil barang yang dikenakan pembatasan operasional adalah mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, dan kereta gandengan; dan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian meliputi tanah, pasir, dan/atau batu, bahan tambang, dan bahan bangunan.

Aturan untuk pembatasan kendaraan barang pada beberapa ruas jalan tol tertentu dan jalan negara. Pembatasan ini tidak hanya berlaku di Pulau Jawa melainkan juga di luar Jawa.

sumber: inews.id

Editor: sella.