HETANEWS

Pertama di Indonesia, Banyuwangi Luncurkan Layanan Publik Berbasis Android

Banyuwangi luncurkan layanan publik berbasis android.

Jakarta, hetanews.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan inovasi pelayanan publik mandiri berbasis teknologi informasi, Rabu (12/6). Melalui aplikasi Banyuwangi Smart Kampung yang bisa diunduh melalui Playstore di gawai android, masyarakat bisa mengurus puluhan kebutuhan administrasi secara online, cukup di gawainya masing-masing.

Melalui aplikasi Smart Kampung dan mesin layanan mandiri, masyarakat cukup menunjukkan Nomor Induk KTP -Elektronik masing-masing, maka beberapa kebutuhan administrasi mulai dari kependudukan, kesehatan, pendidikan peizinan, pajak dan retribusi.

"Sesuai pesan dari pak presiden, birokrasi perlu diefisienkan seiring meningkatnya tunjangan. Ini merupakan terobosan baru kami. Kabupaten pertama di Indonesia yang meresmikan inovasi self pelayanan publik," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, saat menghadiri soft launching pelayanan publik mandiri di Gedung Mall Pelayanan Publik.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga telah mengintegrasikan semua pengurusan dokumen di satu atap lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Saat ini di Gedung Mall Pelayanan Publik juga telah mengintegrasikan 199 jenis layanan di satu atap.

Sementara untuk pelayanan dokumen melalui aplikasi di smartphone masyarakat, merupakan upaya agar pelayanan berjalan cepat dan efisien.

"Kantor bukan lagi jadi tempat secara fisik kita datangi, cukup bisa lewat smartphone prosesnya. Gedung nomor dua, yang penting konten pelayanannya," terangnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan, Kabupaten Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto menambahkan, pelayanan berbasis digital saat ini sudah tersedia sebanyak 48 jenis. Masyarakat cukup menaruh scan KTP di mesin self service atau scan foto KTP di aplikasi Smart Kampung, kemudian melakukan login berbasis akun dengan email, dan bisa langsung memulai proses pengurusan dokumen via digital.

"Ini merupakan upaya gabungan sinergi SKPD. Koneksi semua layanan smart kampung di desa-desa untuk layanan lebih simpel. Aplikasi smart kampung, self service yang menjadi pembaca E KTP pertama di Indonesia," terangnya.

Setelah proses persyaratan pengurusan dokumen diajukan via online, otoritas kepala desa, camat atau kepala dinas akan memantau dan melakukan ferivikasi. Bila semua sudah lengkap, maka akan disahkan melalui tandatangan digital dan stempel barcode.

"Nanti kalau masih ada kekurangan persyaratan maka akan kami kirimkan via email. Koreksinya lewat situ. Sesuai Perbub semua layanan digabungkan dalam mall PP, tapi kontrol teknis tetap dari dinas," ujarnya.

Sementara ini, masih ada 48 layanan yang sudah berjalan, dan sisanya menunggu proses izin dari kementerian dalam negeri karena sistem yang digunakan berbasis NIK KTP-E.

"Berbasis digital, berbasis NIK, dan harus ada izin dari Kemendagri. Pajak dan retribusi juga akan disinergikan di sini, agar masyarakat bisa menyelesaikan tanggung jawabnya di sini. Lebih aman lebih mudah dikontrol," katanya.

Dari 48 jenis layanan berbasis NIK -EKTP yang sudah tersedia, antara lain seperti Surat Keterangan Kelakuan Baik, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Biodata (kependudukan), Perijinan Tenaga Kesehatan, Izin Toko Obat, Perijinan Industri Rumah Tangga dan lainnya. 

sumber: merdeka.com

Editor: sella.