HETANEWS

Meski Diminta Ditunda, Badan Pengawas dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Tetap Dilantik

Proses pelantikan Badan Pengawas dan Dewan Pengawas 3 Perusahaan Daerah di ruang data Balaikota Siantar, Selasa (11/6/2019) sore. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com-Wakil Wali Kota Siantar, Togar Sitorus, akhirnya melantik Badan Pengawas PDPHJ dan PDPAUS serta Dewan Pengawas PDAM Tirtauli, periode 2019-2022, di ruang data Balaikota Siantar, Selasa (11/6/2019) sore.

Wakil Wali Kota, melantik 9 orang pejabat yang akan menduduki posisi Dewan Pengawas dan Badan Pengawas untuk 3 Perusahaan Daerah (PD) tersebut.

Ke-9 orang tersebut, yakni, Zainal Siahaan dilantik sebagai Ketua Dewan Pengawas PD Air Minum (PDAM) Tirtauli, Deni Naeko Raja Damanik sebagai Sekretaris dan Nurmala Lumban Toruan sebagai Anggota.

Heri Oktarizal sebagai Ketua Badan Pengawas PD Pembangunan dan Aneka Usaha (PDPAUS), Asrul Sani, sebagai Sekretaris dan  Kaliaman Sitio, sebagai Anggota.

Junaedi A Sitanggang sebagai Ketua Badan Pengawas PD Pasar Horas Jaya (PDPHJ), Yusuf sebagai Sekretaris dan Subaktiar sebagai Anggota.

Ke-9 orang yang menduduki posisi Badan dan Dewan Pengawas tersebut, terdiri dari unsur PNS dan non PNS.

Baca juga: Pelantikan Dewan Pengawas PDPHJ, PD PAUS dan PDAM Tirtauli Diminta Ditunda

Adapun pejabat yang berstatus PNS di lingkungan kerja Pemko Siantar, yaitu, Zainal Siahaan menjabat sebagai Asisten II Pemko Siantar, Heri Oktarizal menjabat sebagai Kabag Hukum Pemko Siantar dan Junaedi A Sitanggang menjabat sebagi Kabag Tata Pemerintahan (Kabag Tapem).

Panitia seleksi calon Badan Pengawas dan Dewan Pengawas perusahaan daerah tersebut mengumumkan hasil seleksi, pada Selasa, 21 Mei 2019, lalu. Pengumuman tersebut disampaikan melalui website pematangsiantarkota.go.id.

Pasca pengumuman hasil seleksi, tepatnya pada Kamis, 5 Mei 2019, lalu, beberapa peserta seleksi mengungkapkan, bahwa seleksi Badan Pengawas dan Dewan Pengawas yang diselenggarakan panitia tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Selain itu, dari proses seleksi administrasi, psikotest, interview, penulisan karya tulis, ujian kelayakan/kepatutan, dan wawancara  dilakukan secara tertutup.

Hal tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan UU No 28 tahun 1999 Pasal 3 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, mengatur tentang azas-azas untuk penyelenggaraan negara yang  salah satu diantaranya azas keterbukaan.

Melalui temu pers yang digelar di jalan MH Sitorus, waktu itu, para peserta yang diwakili, Amri Simanjuntak, Saud Simanjuntak dan Daulat Sihombing, mendesak agar pimpinan DPRD Siantar melakukan pembentukan pansus dan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proses seleksi, baik dugaan penyimpangan aturan maupun pengelolaan anggaran.

"Kita meminta penundaaan pelantikan dewan pengawas ketiga perusahaan daerah ini. Sampai dugaan penyimpangan aturan dan penyimpangan anggaran seleksi dewan pengawas tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara tuntas," kata Amri, mantan peserta seleksi Dewan pengawas PDAM Tirtauli.

Penulis: gee. Editor: gun.