HETANEWS

Ribuan Tenaga Honorer Pemprov Sumut Segera Diputus Kontraknya untuk Hemat Anggaran

Kantor Gubernur Sumatera Utara. (ist)

Medan, hetanews.com-Pemprov Sumut akan memutus hubungan kerja dengan ribuan tenaga honorer. 

Diketahui, ada sebanyak 4.800 tenaga honor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut).

Para pekerja ini akan diputus kontraknya secara bertahap hingga tahun 2020.

Gubernur Edy Rahmayadi didampingi Plt Kepala Biro Humas dan Keprotokolan, Fitriyus, mengungkap alasan tidak lagi mempekerjakan para tenaga honor itu.

Pertama karena pekerjaan mereka tumpang tindih dengan ASN. Kedua karena biaya menggaji mereka cukup besar.

"Saya mau kerja riil. Ke depan kami akan tingkatkan kinerja. Bekerja dengan hati melayani masyarakat," ucapnya di Kantor Gubernur, Selasa (11/6/2019).

Ia menjelaskan, para tenaga honor ini digaji rata-rata Rp 2,5 juta per bulan.

Menurutnya, biaya itu lebih baik dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi, sebut Gubernur Edy, pihaknya masih akan menggunakan jasa tenaga honor yang tidak termasuk dalam lingkup tugas, pokok dan fungsi ASN.

Tenaga teknologi informasi atau pemusik, misalnya. Saat ini, tambah Edy, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar 28.000 orang.

Jumlah itu tergolong banyak, apalagi ditambah tenaga honor. Karena itu agar efektifnya kinerja dan efisiensi anggaran, perlu ditata ulang keberadaan tenaga honor.

Gaji Guru Honorer Ditambah jadi Rp 90.000 Per Jam  

Belum diketahui honorer OPD mana saja yang dipangkas.

Mengingat sebelumnya dalam rapat Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023, di DPRD Sumut, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan bakal menambah gaji guru honorer menjadi Rp 90.000 per jam, dari semula usulan DPRD hanya Rp 60.000 per jam. 

“Itu sudah saya hitung, makanya saya berani menetapkan angka itu. Bahkan saya mau kalau bisa Rp 100.000 per jam. Kita syukuri ini bisa naik dari saat ini guru-guru honor hanya menerima Rp 40.000 per jam.

Tahun ajaran baru nanti kebijakan ini akan saya berlakukan,” kata Edy, Senin (25/2/2019) sore, di hadapan para anggota DPRD Sumut, saat gelar rapat Paripurna.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.

Pendidikan menjadi salah satu program prioritas, dari lima program yang dirancang untuk mewujudkan RPJMD tersebut.

Untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan, Edy memasang target 10,5 tahun angka rata-rata lama sekolah yang mendapat bantuan bersubsidi.

“Sebenarnya bila mengacu pada perintah undang-undang harusnya sampai 12 tahun, tapi saat ini uang kita belum cukup, kalau dihitung-hitung bisa Rp 300 miliar-Rp 400 miliar per tahun untuk kita mensubsidi sekolah,” jelasnya.

Lalu untuk pemerataan pendidikan di daerah-daerah, Gubsu akan membuat program ‘Guru Terbang’ dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru di wilayah tertinggal.

“Nanti guru-guru yang sudah PNS atau pun honor akan kita jadwalkan untuk mengajar ke daerah tertinggal, sebagai imbalannya akan kita berikan insentif,”tambahnya.

 Program prioritas lainnya, untuk mewujudan visi “Sumut yang maju, aman dan bermartabat” dalam RPJMD adalah pelayanan kesehatan berkualitas, penyediaan lapangan kerja, insfrastruktur yang baik, dan mengembalikan Sumut pada sektor agraris dan pariwisata. Dengan sasaran utama “Membangun Desa Menata Kota”.

Untuk bidang kesehatan, kata Edy, diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan target pencapaian usia harapan hidup 70 tahun.

Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan, sarana prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengembangan rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit rujukan.

“Serta pengembangan rumah sakit provinsi (Rumah Sakit Haji Medan) bertaraf internasional, yang diharapkan dapat mengurangi masyarakat yang berobat ke luar negeri,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah dan koordinasi tersebut, maka diharapkan dapat mendorong terwujudnya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, balita stunting dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Lalu untuk bidang ketenagakerjaan, akan dibangun pusat inovasi dan industri kreatif antara lain di Samosir, Langkat, Tapanuli Tengah dan Medan.

Sedangkan untuk menunjang bidang infrastruktur, antara lain akan dilakukan peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dengan target terwujudnya ‘Jalan Mantap’ 90 persen.

Pembangunan proyek strategis pun akan dipacu seperti pembangunan Jalan Tol Sumatera, Kereta Api Tran Sumatera dan Pelabuhan Kuala Tanjung, serta peningkatan akses transportasi menuju destinasi wisata seperti Bahorok (Langkat), Pulau Berhala (Serdang Bedagai) dan Danau Siais (Tapanuli Selatan).

Terakhir, dalam bidang pertanian dan pariwisata, kesejahteraan petani adalah prioritas utama, dengan menggalakkan upaya pengembangan kawasan agribisnis dan agro-industri  lewat program one region one product.

Sentra peternakan pun akan dikembangkan terutama pada daerah Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Asahan, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengapresiasi keseriusan Edy Rahmayadi untuk membangun Sumut.

Khususnya dalam penyusunan RPJMD Sumut 2018-2023 yang baru ditetapkan.

“Pada rapat ini saya sampaikan apresiasi kepada Gubsu, dalam keseriusannya untuk membangun Sumut,” ujar Wagirin. 


 

sumber: medan.tribunnews.com

Editor: sella.