HETANEWS

DPRD dan Aktivis Lingkungan Menyesalkan Perusakan Lingkungan di Samosir

Bupati Samosir, Rapidin Simbolon (baju putih) didampingi Camat Harian, ketika melakukan penggerebekan penebangan pohon, di lahan inklafe milik Anggiat Sinaga, di Partukkoan Naginjang, Sabtu, (18/5/2019), lalu. (Foto/STM)

Samosir, hetanews.com - Penebangan pohon secara masif di lokasi APL yang berada di Partukot Naginjang  seluas 6 hektar, terus jadi pembahasan.

Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, ketika dikonfirmasi disela –sela jam istrahat rapat paripurna pertanggung jawaban LKPJ tahun 2018, di Aula DPRD Samosir,  Selasa (28/5/2019), sekitar pukul 14.40 WIB, kepada hetanew.com, mengatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil rapat antara Kepala Balai Dirjen Kementerian, Gakum, Bapeda Samosir dan dirinya selaku kepala daerah.

“Dalam hasil diskusi yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, pihak Kepala Balai Dirjen Kementrian akan memberikan hasil dari penyelidikan mereka, sebelum memasuki hari raya nanti, karena dalam hal ini, kita dari Pemkab sudah memfasilitasi kantor mereka di Samosir agar pihak Gakum beserta jajarannya dapat bekerja secara estafet, “ujar Rapidin Simbolon.

Magaliat Simarmata, salah satu aktivis lingkungan. (Foto/STM)

Sementara Mangaliat  Simarmata, selaku aktivis lingkungan, sangat meyesalkan adanya penebangan pohon secara masif yang terjadi di lahan APL yang berstatuskan inklafe, di salah satu keturunan milik Anggiat Sinaga, pada Minggu yang lalu (18/5/2019).

Baca juga: Terkait Perusakan Lingkungan di Lahan Inklafe, Bupati Samosir Harus Bentuk Tim Terpadu

“Seharusnya beliau itu haruslah lebih mengutamakan kepentingan orang banyak  yang berada di hilir yang nantinya dapat menelan korban jiwa akibat banjir bandang,”ungkapnya.

Sementara Aben Situmorang, membenarkan kalau saat ini banyak lahan Hutan Tele telah diperjual belikan kepada perorangan dan diantaranya ada juga pejabat serta mantan pejabat Samosir.

Lovita R. Sidabutar SH, salah satu anghota DPRD Samosir ketika membacakan tanggapan fraksi dari partai Gerindra. (Foto/STM)

Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan kepada BPN Samosir atas dugaan indikasi tindakan pengalihan dari status APL kepada sertifikat atas nama pribadi yang diduga telah melanggar aturan hukum, ujar Aben Situmorang ketika dikonfirmasi, Senin (27/5/2019), lalu.

Menyikapi adanya proses memperjual belikan tanah area APL (Area Penggunaan Lain) Kawasan Hutan Tele, DPRD Samosir minta untuk mengehentikan proses jual beli di sana untuk tetap dapat menjaga Kawasan Hutan Tele yang masih terjaga keanekaragaman hayatinya ini.

Hal itu disamoaikan Anggota DPRD Samosir, Vanda Lovita R Sidabutar,  yang didapuk sebaga juru bicara laporan gabungan Komisi DPRD Kabupaten Samosir, dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Samosir Tahun Anggaran 2018, pada Selasa (28/5/2019) di Kantor DPRD Samosir, Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.  

Penulis: stm. Editor: gun.