HETANEWS

Diadukan ke Polres Siantar, Ini Kata Kabag Humas Pemko Siantar

Siantar, hetanews.com - Kabag Humas Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Hamam Soleh, menanggapi laporan resmi salah seorang pengusaha, yakni Tjaw Kim (51) ke Polres Kota Siantar dengan Laporan Polisi Nomor: LP/254/V/2019/SU/STR tetanggal 21 Mei 2019.

Dalam laporan tersebut, Hamam Soleh, sebagai terlapor, diduga melakukan tindak pidana penipuan.

Pria yang acap disapa Soleh ini, ketika dikonfirmasi hetanews.com, soal kasus yang menyeret nama baiknya itu, mengaku telah sepakat menempuh jalur musyawarah.

"Kami sudah jumpa dengan pihak pelapor dan sepakat untuk menempuh jalur musyawarah," ungkap Hamam Soleh saat dikonfirmasi, Senin (27/5/2019)..

Terkait kronologis kasus yang menyeret namanya tersebut, nantinya akan dijelaskan pada proses hukum, ujarnya.

"Terkait masalah kronologis, nanti dijelaskan pada proses hukum, tapi kami telah ketemu dan mencoba menyelesaikannya secara musyawarah," ucapnya singkat.

Baca juga: Wow..!! Kabag Humas Pemko Siantar Dilaporkan Ke Polisi, Ada Apa?

Sementara itu, pihak pelapor (korban,red), yakni, Tjaw Kim, membenarkan kalau Hamam Soleh dan dirinya sudah bertemu, pada hari ini.

"Benar, kita tadi sudah bertemu. Ada upaya musyawah. Kalau dipenuhi kewajibannya, tentu tidak ada yang tersakiti," ungkap korban ketika dihubungi.

Sekadar diketahui, Kabag Humas Pemko Pematangsiantar, Hamam Soleh, dilaporkan  atas kasus dugaan penipuan.

Dijelaskan korban, Tjaw Kim, dirinya membuat laporan pasca bertemu dengan Hamam Soleh, pada akhir Tahun 2012.

Hamam Soleh datang menemui Tjaw Kim dan menawarkan sebidang tanah seluas 14 x 36 M yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Siantar yang mana saat itu juga, disebutkan tanah tersebut adalah milik Asmawati.

"Kasus ini sudah berpropes sudah lama, ada enam tahun. Tidak hanya Soleh yang kita laporkan, Asmawati juga kita laporkan," ujarnya saat ditemui.

Tertarik dengan tanah yang ditawarkan tersebut, Tjaw Kim mengatakan, Soleh dan Asmawati meminta uang Rp 30 juta, guna mengurus sertifikat tanah.

"Gak berapa lama, Soleh dan Asmawati datang berdua, meminta uang Rp 25 juta. Nah diteken Soleh sama Asmawati, dibilang masih kurang duitnya. Jadi Rp55 juta saya berikan. Setelah itu ke kantor notaris lah ngurus, tapi aku cek dulu, bisa gak diurus. Setelah bisa diurus, dibayar lah itu panjarnya Rp300 juta," ungkapnya.

Dikatakan Tjaw Kim, uang Rp 300 juta untuk panjar pembelian tanah, dibayar di Tahun 2013. " Setelah itu, kita bikinlah akte perjanjian jual beli. Terus bisalah diurus, tetapi setelah 2,3 sampai 4 bulan tidak ada kejelasan," ujarnya.

"Kita kasih kepercayaan sama orang itu (Soleh dan Asmawati), dan kita sudah bayar DP, biar lah mereka yang mengupayakan itu yang penting jadi sertifikat, yang penting sesuai aturan hukum. Memang diproses, tetapi kemudian pada waktu itu, dari BPN mengatakan, dari surat-surat atau data-data yang ada itu disinyalir itu masih milik Pemerintah," ungkapnya kembali.

"Jadi diminta lah kepada si pemohon untuk meminta surat keterangan, bahwasanya itu bukan merupakan aset pemerintah. Jadi dikirim ibu itulah surat, melalui notaris ke dinas terkait. Setelah itu, 2015 kalau gak salah, adalah jawaban dari dinas terkait itu, bahwasanya menginfokan juga ke dinas provinsi, wali kota dan sebagainya, bahwasanya itu disinyalir masih aset pemerintah. Karena menurut ukuran kantor PU itu yang di sudut itu, itu merupakan satu kesatuan. Atas dasar itulah, aku meminta ke mereka, aku sudah gak mau lagi," ujarnya.

Penulis: hza. Editor: gun.
Komentar 1